kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   -8.000   -0,52%
  • USD/IDR 15.791   -57,00   -0,36%
  • IDX 7.505   -68,76   -0,91%
  • KOMPAS100 1.157   -12,64   -1,08%
  • LQ45 913   -8,80   -0,96%
  • ISSI 228   -2,59   -1,12%
  • IDX30 469   -4,51   -0,95%
  • IDXHIDIV20 564   -3,86   -0,68%
  • IDX80 132   -1,34   -1,01%
  • IDXV30 139   -1,60   -1,13%
  • IDXQ30 156   -1,23   -0,78%

Pemilihan Jaksa Agung jadi blunder kedua Jokowi


Kamis, 20 November 2014 / 20:47 WIB
Pemilihan Jaksa Agung jadi blunder kedua Jokowi
ILUSTRASI. Harga Emas Antam Hari Ini (6/6) di Pegadaian Stagnan, UBS Turun. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebagai blunder kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jokowi dinilai lebih tunduk pada elit-elit partai dibandingkan pada aspirasi publik.

"Ini blunder Jokowi terhadap pos-pos strategis dalam agenda penegakan hukum, HAM, dan korupsi," ujar Koordinator bidang Korupsi dan Politik ICW Donal Fariz, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).

Jokowi dianggap telah melakukan blunder atau kesalahan pertama saat menunjuk politisi PDI-P Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kali ini, Jokowi dinilai kembali melakukan blunder saat menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Menurut Donal, penempatan kader-kader parpol dalam jabatan strategis pemerintahan di sektor hukum, menimbulkan pertanyaan terhadap keseriusan Jokowi dalam menegakan kepastian hukum.

Penempatan HM Prasetyo, disebut dapat mempengaruhi independensi Kejaksaan Agung. Selain itu, kewenangan Kejaksaan Agung dapat tersandera dengan kepentingan parpol.

Sebagai konsekuensinya, sebut Donal, ICW menduga reformasi kejaksaan agung tidak akan berjalan sempurna. Karena jabatan strategis akan diisi oleh orang yang berasal dari parpol, maka dikhawatirkan penanganan kasus-kasus korupsi yang sebagian besar dilakukan kader-kader parpol menjadi terhenti.

"Alhasil, kita lihat pilihan Jokowi ini adalah Jaksa Agung dengan selera parpol, bukan upaya supaya Kejaksaan Agung lebih baik," kata Donal.

Meski menuai keraguan, pemerintah tetap yakin Prasetyo memiliki kapabilitas sebagai Jaksa Agung. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menganggap Prasetyo sebagai seorang profesional, memiliki loyalitas, kapabilitas, dan kredibilitas. Tedjo juga mengaku pemerintah tak mempermasalahkan latar belakang Prasetyo yang berasal dari partai politik. "Beliau kan juga mantan Jampidum juga. Jangan terlalu dikaitkan dengan politik, tidak begitu," kata dia.

Tedjo mengaku nama Prasetyo dipilih dari kandidat-kandidat lainnya yang sempat diajukan ke Jokowi. "Ada banyak, tetapi kan beliau ternyata milih yang itu, bisa dipercaya, lebih sreg. Kan yang make beliau. Kalau di matriks, ketemunya itu (Prasetyo)," ucap Tedjo. (Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media


TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×