Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Pemerintah mengusulkan perubahan atau revisi UU N0.32/ 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam revisi itu pemerintah akan mewajibkan daerah dalam APBD-nya untuk mengalokasikan dana belanja daerah lebih besar untuk pelayanan publik dibandingkan dengan belanja aparatur.
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Depdagri Made Suwandi mengatakan, saat ini banyak daerah yang mengalokasikan dana anggaran belanja pegawai atau belanja aparatur yang lebih besar ketimbang untuk belanja pembangunan. Dengan keadaan ini, banyak anggaran yang tidak membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat secara umum.
“Belanja daerah yang mempunyai tingkat manfaat langsung terhadap pelayanan publik harus lebih besar dibanding dengan belanja daerah yang tingkat manfaatnya tidak langsung terhadap pelayanan publik,” kata Made di Jakarta, akhir minggu lalu. Menurutnya, ketentuan ini akan dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya lima tahun sejak revisi diselesaikan. Namun ketentuan ini bakal dikecualikan untuk daerah otonom baru.
Menurut Made, revisi UU 32/2004 dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan terkait konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan. Termasuk ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Revisi juga dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini belum diatur dengan jelas dalam UU 32/2004. Misalnya, dalam pembentukan daerah otonom baru. Pengaturan yang ada selama ini dinilai belum jelas dan memadai sehingga pembentukan daerah otonom baru cenderung dilakukan secara masif dan lebih didorong oleh pertimbangan kepentingan elite dan sempit dari berbagai kelompok kepentingan yang ada di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
