Reporter: Yudho Winarto | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menyatakan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan upaya pembebasan kapal Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia yang dibajak perompak Somalia. Tentu dengan menjamin keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal (ABK).
Presiden menggelar rapat dengan mengundang yang terkait antara lain Menkopolhukam, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN dan Kepolisian. “Kami membahas upaya penyelamatan dan pembebasan warga negara kita," katanya, Senin (11/4).
Salah satu opsi upaya penyelamatan yakni dengan menjalin komunikasi antara pemilik kapal dengan kepala pembajak. Lantaran pembajak selama ini tidak pernah menghubungi orang lain kecuali terhadap pemilik kapal. "Koordinasi antara pemilik kapal, Menlu dengan para pembajak inilah yang kita jadikan wahana kita untuk berkomunikasi dengan mereka," tuturnya.
Djoko menjelaskan, sejak awal pihaknya telah mengikuti dinamika tawar menawar uang tebusan yang diminta pembajak dari US$ 9 juta hingga terakhir sebesar US$ 3,5 juta. Terkait langkah negosiasi ini, Djoko menegaskan tidak mematok jangka waktu penyelesaian yang penting jaminan keselamatan para awak yang disandera.
Terlepas opsi tersebut, Djoko memaparkan juga telah menyiapkan opsi khusus. Namun sayang Djoko enggan menjelaskan lebih detail yang dimaksud opsi khusus tersebut untuk membebaskan 22 awak kapal Sinar Kudus. Dengan alasan keamanan dan keselamatan para sandera.
Sebelumnya, Kapal Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia yang dibajak perompak Somalia pada 16 Maret lalu di Semenanjung Arab ditaksir mengangkut muatan nikel senilai Rp 1,4 triliun. Namun kini nasib pembebasan sebanyak 22 awak kapal tak menentu. Kapal Sinar Kudus dibajak saat membawa bijih nikel (ferronikel) milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dari Pomala, Sulawesi Tenggara menuju Rotterdam Belanda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
