kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pemerintah tetapkan empat wilayah baru untuk relokasi pasca bencana tsunami Sulteng


Senin, 05 November 2018 / 15:06 WIB
Pemerintah tetapkan empat wilayah baru untuk relokasi pasca bencana tsunami Sulteng
ILUSTRASI. SEKOLAH DARURAT PASCABENCANA PALU


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan empat wilayah untuk dijadikan wilayah rekonstruksi baru bagi masyarakat Palu, Donggala, dan Sigi usai bencana tsunami.

Hal itu dilakukan karena wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk menjadi tempat hunian tetap karena tanahnya sudah retak atau terkena likuifaksi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan keempat wilayah Duyu, Tondo, Pombewe, dan Petobo. "Petobo ini posisinya di perbatasan Palu sama Sigi," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (5/11).

Sekadar tahu saja, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengadakan rapat koordinator khusus untuk menindaklanjuti pemulihan pasca bencana tsunami Sulawesi Tengah. Jusuf Kalla adalah ketua penanganan bencana Sulteng yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Danis bilang saat ini pemerintah pusat memberikan waktu satu bulan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan khusus (Perda). Sebab, Perda diperlukan karena upaya ini akan mengubah tata ruang daerah baru.

Berdasarkan perhitungan awal, terdapat 14.000 kepala keluarga (KK) yang akan memnempati wilayah baru tersebut. "Tapi itu masih perlu diverikasi lagi. Tadi bahkan diperkirakan ada 16.000 KK yang perlu direlokasi," tambah dia.

Rencananya, di wilayah tersebut tidak hanya dibangun hunian tetap saja, tapi juga infrastruktur prasarana lainnya seperti irigasi, jalan, dan sanitasi. Untuk prasarana itu, PUPR menaksir membutuhkan dana sekitar Rp 4,5 triliun.

"Kalau hitungan rumah 14.000 belum fasilitas umumnya bisa sekitar Rp 1,5 triliun," kata Danis. 

Dana itu masih dibicarakan lebih lanjut. Namun yang pasti akan dimasukkan dalam anggaran 2019.

Pasalnya, Kementerian PUPR akan mulai bekerja untuk relokasi di wilayah baru ini pada Februari tahun depan. Diperkirakan pekerjaan ini akan selesai selama dua tahun. "Kira-kira maksimal dua tahun, paling cepat setahun," tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×