kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45928,35   -6,99   -0.75%
  • EMAS1.321.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah telah tunjuk firma hukum untuk gugat Uni Eropa di WTO


Rabu, 13 November 2019 / 15:05 WIB
Pemerintah telah tunjuk firma hukum untuk gugat Uni Eropa di WTO
ILUSTRASI. Logo digambarkan di luar markas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di sebelah lampu merah di Jenewa, Swiss, 2 Oktober 2018


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Hubungan Indonesia dan Uni Eropa kembali memanas setelah blok benua biru tersebut melakukan diskriminasi terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memutuskan menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan menunjuk firma hukum untuk melayangkan gugatan.

Baca Juga: Malaysia: Aturan baru Uni Eropa bisa menekan penggunaan minyak sawit dalam makanan

Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati mengatakan, sebagai perwakilan pemerintah, Kemendag telah mempersiapkan gugatan tersebut.

"Firma hukumnya juga sudah ditentukan ada yang dari Indonesia dan ada yang dari Eropa," ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (13/11).

Kendati demikian, Pradnyawati enggan membeberkan nama-nama firma hukum yang telah ditunjuk pemerintah tersebut. Namun dalam gugatan tersebut, Indonesia akan mempersoalkan kebijakan UE dalam Renewable Energy Directive II (RED II).

RED II melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan pembuatan biodiesel. Padahal salah satu ekspor minyak sawit Indonesia ke EU digunakan untuk produksi biodiesel.

Baca Juga: Harga pangan berpotensi meroket di akhir tahun, begini persiapan pemerintah

Meski tengah mempersiapkan gugatan, Indonesia juga masih terus melakukan perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komperhensif Indonesia EU (IEU CEPA).

Baca Juga: Begini cara pendiri Microsoft Bill Gates mengendalikan egonya

IEU CEPA merupakam salah satu perjanjian prioritas bagi Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bilang penyelesaian masalah diskriminasi minyak sawit akan dilakukan paralel dengan perundingan IEU CEPA.

"Penyelesaian diskriminasi akan dilakukan berbarengan dengan perundingan IEU CEPA," terang Agus.

Saat ini, pemerintah Indonesia masih menginventarisir perjanjian IEU CEPA. Nantinya masalah minyak sawit juga akan dibahas dalam bab mengenai keberlanjutan atau sustainability.

Baca Juga: Wapres beberkan komitmen pemerintah mengembangkan ekonomi syariah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×