Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can
JAKARTA. Tahun ini, pemerintah terpaksa menanggung pembengkakan anggaran subsidi. Total tambahan anggaran subsidi anggaran mencapai Rp 55,7 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, penambahan anggaran subsidi ini termasuk pelunasan kurang bayar listrik tahun 2009 silam. Menurut Agus, pemerintah sepakat membayar kurang bayar subsidi yang semula akan dibayarkan 2012 mendatang pada tahun ini.
Dengan pembayaran ini, pemerintah tak lagi mencatatkan kurang bayar subsidi tahun depan. "Jadi kurang lebih nanti Rp 160 triliun akan dipakai untuk membayar BBM bersubsidi (tahun 2011). Sedangkan untuk (subsidi) listrik kira-kira Rp 91 triliun yang akan dipakai untuk bayar," ujarnya Selasa (13/12).
Menurut Agus, pembengkakan anggaran subsidi terjadi karena melesetnya asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan volume konsumsi naik. Dalam APBNP 2011 pemerintah mematok asumsi ICP sebesar US$ 95 per barel sementara rata-rata ICP sudah mencapai US$ 111 per barel.
Menurut Agus, komponen ICP ini adalah komponen yang utama. Di satu sisi, kenaikan ICP yang melebihi asumsi APBN memang membuat penerimaan negara naik, tapi di sisi lain kenaikan ICP juga membuat subsidi membengkak karena Indonesia masih mengimpor minyak mentah.
Catatan saja, dalam APBNP 2011, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 129,7 triliun. Sedangkan subsidi listrik sebesar Rp 65,6 triliun. Artinya, pemerintah harus menanggung tambahan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp 30,3 triliun. Sementara untuk membayar kelebihan subsidi listrik dan kurang bayar subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp Rp 25,1 triliun.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Agus Suprijanto mengungkapkan hingga 30 November 2011 realisasi belanja subsidi sebesar Rp 200,9 triliun atau 84,7% dari pagu anggaran. Rinciannya, realisasi subsidi BBM sebesar Rp 110,8 triliun atau 85,4% dari pagu anggaran, dan subsidi listrik sebesar Rp 63,8 triliun atau 97,3% dari pagu anggaran.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembengkakan subsidi BBM ini salah satunya karena penyalahgunaan atau penyimpangan. Makanya, dia mengatakan perlu ada langkah konkrit untuk mengatasi pembengkakan kuota subsidi BBM akibat penyalahgunaan atu penyimpangan. Berdasarkan data yang masuk, Hatta menyebutkan penyimpangan penggunaan terjadi di daerah yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi karena disparitas harga yang tinggi.
Sayangnya, Hatta enggan menyebutkan daerah-daerah yang terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kalau tidak ada tindakan nyata, pembengkakan subsidi akan mencapai Rp 45 triliun. Ini sesuatu yang akan memberatkan," ujarnya baru-baru ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
