Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah mengakui adanya penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi sehingga konsumsi subsidi BBM tahun ini diperkirakan akan melewati kuota yang ditetapkan sebesar 40,4 juta kilo liter. Makanya, pemerintah berkomitmen untuk segera mengatasi pembengkakan ini.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan perlu ada langkah konkret untuk mengatasi pembengkakan kuota subsidi BBM akibat penyalahgunaan atau penyimpangan. Menurutnya, berdasarkan data yang masuk ke Menko menyebutkan terjadi penyimpangan penggunaan di daerah yang tidak berhak menggunakan, karena disparitas harga yang tinggi.
Sayangnya, Hatta enggan menyebutkan daerah-daerah yang terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Harus ada langkah nyata kalau tidak mengakibatkan membengkaknya subsidi. Kalau tidak ada tindakan nyata, pembengkakan subsidi akan mencapai Rp 45 triliun. Ini sesuatu yang akan memberatkan," ujarnya Selasa (6/12).
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati sebelumnya mengatakan, konsumsi BBM subsidi hingga akhir tahun ini mencapai 41,9 juta kiloliter. Ini artinya kelebihan konsumsi BBM subsidi tahun mencapai 1,5 juta kiloliter dari kuotanya.
Di sisi lain, Hatta mengapresiasi pemerintah daerah yang pro aktif menginstruksikan industri yang tidak berhak memakai BBM bersubsidi untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi. Ia mencontohkan salah satu daerah yang telah melakukan ini adalah Batam.
Dalam jangka pendek, Hatta bilang pemerintah akan mencegah pembengkakan subsidi BBM melalui beberapa opsi. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dengan usaha ekstra. "Pemda turun tangan, harus ada tim. ESDM juga harus membentuk tim untuk mengawasi itu dan saya kira melalui Keputusan Menteri ESDM meminta gubernur untuk menjaga kuota daerah masing-masing," jelasnya.
Meski kuota BBM bersubsidi sudah membengkak, tapi sepertinya pemerintah masih enggan memilih opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Semua kita exercise, yang terbaik kita ambil. Kita tidak ingin membiarkan pembengkakan subsidi yang mengakibatkan terganggunya fiskal kita. Kalau di 2011 semua peluang tersedia, tinggal apakah kita ambil keputusan atau tidak. Saya tidak ingin berspekulasi," ujar Hatta.
Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga masih enggan menanggapi mengenai opsi kenaikan harga BBM bersubsidi ini. "Saya tidak ada komentar. Yang ada sekarang kita coba realisasi supaya anggaran baik, penerimaan negara supaya baik," jelasnya.
Agus hanya bilang, jika konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan sebesar 40,4 juta kilo liter, maka nanti pemerintah akan membayar sisa kelebihan kuota ini berdasarkan hasil audit dari BPK.
"Pembayaran (subsidi BBM) dengan jumlah yang lebih tinggi dari (kuota) itu atau anggaran yang lebih besar dari jumlah yang ada itu kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait. Antara lain dengan Menteri ESDM, dengan BP Migas, dengan Pertamina. Kemudian kita akan tindak lanjut setelah mendengar penjelasan kenapa volume itu tidak bisa dipertahankan di 40,4 juta kilo liter," ungkap Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
