Pemerintah tambah anggaran perlindungan sosial, ini kata ekonom

Rabu, 07 Oktober 2020 / 21:40 WIB

ILUSTRASI. Warga melintas di depan mural bergambar pencegahan penularan Covid-19 di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (21/08).

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa langkah pemerintah dalam menambah anggaran untuk perlindungan sosial dalam penanganan dampak Covid-19 dinilai sudah tepat.

Adanya tambahan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) terutama di sektor perlindungan sosial diharapkan mampu menjangkau lebih banyak lagi penerima manfaat.

"Kita apresiasi pemerintah, dengan menambah disini jumlah yang mendapatkan uang atau penerima manfaat agar semakin banyak. Cukup atau tidak jumlah penambahan itu saya kira nggak bisa mengatakan cukup atau tidak, kalau dari penerima [masyarakat] pasti tidak cukup. Tapi ini diharapkan yang paling penting adalah sebanyak-banyaknya bisa membantu penerima manfaat lebih banyak lagi," jelas Piter kepada Kontan.co.id pada Rabu (7/10).

Sektor UMKM dan perlindungan sosial menjadi bagian yang perlu jadi fokus dalam penanganan dampak pandemi saat ini. Dimana masyarakat kalangan bawah dan UMKM menjadi pihak yang paling terdampak dari pandemi.

Meski demikian, Piter tak menampik jika sektor usaha besar dan masyarakat menangah juga tak lepas terdampak dari pandemi Covid-19. Mereka juga perlu medapatkan bantuan, namun dalam bentuk lain seperti relaksasi pajak misalnya.

"Ngomongin soal prioritas yang mana yang paling bawah dulu, usaha mikro ultra mikro dan masyarakat bawah dulu setelah itu baru kelompok di atasnya. Kelompok menengah dan atas sekalipun perlu dibantu juga tapi bantuannya berbeda. Kalau kelompok-kelompok yang paling bawah ini bantuan tunai tapi kalau kelompok di atasnya mungkin bantuannya lebih ke sifatnya kayak pelonggaran pajak dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berupaya menyerap seluruh anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp 695,23 triliun. Untuk itu, pemerintah melakukan realokasi anggaran PEN.

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 PEN Raden Pardede mengatakan, anggaran yang direalokasi ini ditujukan ke saluran-saluran yang berjalan dengan lancar, seperti perlindungan sosial.