Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan membuat sejumlah kebijakan untuk menangani kemungkinan dampak virus korona ke depannya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, pemerintah akan memberikan kebijakan yang disebut second stimulus. Stimulus ini dimaksudkan ini terkait kelancaran rantai pasokan barang.
Baca Juga: Ridwan Kamil bentuk crisis center corona, berikut nomor kontak yang bisa dihubungi
"Ada empat kebijakan yang terkait dengan stimulus yang kedua ini terutama yang mendorong kelancaran arus barang baik ekspor maupun impor," kata Susiwojono, Selasa (3/3).
Pertama, menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait dengan ekspor. Meski begitu, pemerintah masih membahas seperti apa formulasi terkait hal tersebut."Intinya, seluruh aturan tata niaga ekspor diminta disederhanakan dan kalau perlu dihapuskan, kira kira itu," kata dia.
Kedua, pemerintah melakukan pengurangan larangan pembatasan atau tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku. "Jadi impor bahan baku ini supaya tidak terkendala di dalam proses impornya, larangan pembatasan impornya kita kurangi sebisa mungkin kita hapuskan," ujar dia.
Baca Juga: Waspada corona, penjualan masker di Apotek K24 naik empat kali lipat di Februari
Ketiga, pemerintah akan melakukan percepatan proses impor, untuk 500 perusahaan importir yang berreputasi.
"Jadi importir yang punya reputasi tinggi ini kita minta kita kurangi treatment pemeriksaan apapun sehingga kita percepat secepatnya. Bu menteri keuangan sudah menyampaikan ke pak menteri perdagangan kemarin ada 500 reputable importer atau reputable trader," jelas dia.
Baca Juga: Istana siapkan sanksi hukum kepada yang bocorkan data pasien virus corona
Keempat, pemerintah akan mengurangi logistik cost, melakukan efisiensi di dalam proses logistik. Yakni dengan cara mendorong nasional logistik ekosistem yang kira kira nanti di tahap awal akan mengintegrasikan Indonesia National Single Window (INSW)," terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
