Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
“Selama ini BI terus mendorong elektronifikasi di berbagai daerah, termasuk pemda., Telah terjadi banyak kemajuan tapi masih tetap perlu diakselerasi. Misalnya, pembayaran gaji (payroll) seluruh pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota semuanya sudah terelektronifikasi,” kata Perry.
Selanjutnya, Sri Mulyani menilai ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan percepatan ETP tersebut. Pertama, ETP menjamin kebijakan pemerintah bermanfaat bagi ekonomi masyarakat (deliverable assurance). Kedua, utilisasi data (data utilisation) yang diterima secara otomatis bisa menjadi feedback dan bahan perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement).
Baca Juga: Pemerintah dan BI dorong penggunaan pembayaran elektronik
ETP, lanjut Sri Mulyani, juga mendukung kebijakan fiskal nasional dimana bisa secara otomatis memotong pajak sehingga berpotensi meningkatkan pemungutan pajak. Serta mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang lebih baik.
“Selama ini teman-teman di Pajak sibuk mencari bendahara daerah, mencari tahu apakah setiap belanja sudah dipotong pajaknya. Dengan ETP, maka pajak akan menjadi otomatis dan memberikan improvement pada koleksi pajak kita,” ujarnya,
Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama sekaligus menandai pembentukan Pokjanas P2DD sebagai forum koordinasi dan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dalam implementasi ETP.
Baca Juga: Bank Indonesia (BI): Transaksi uang elektronik pada Mei 2019 tumbuh 262,6%
Sementara itu di tingkat daerah, koordinasi akan diwadahi dalam TP2DD yang akan segera dibentuk oleh Pemda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BI setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
