kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.194   6,00   0,04%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Pemerintah pusat beli saham Newmont, DPR setuju


Rabu, 27 April 2011 / 10:08 WIB
Pemerintah pusat beli saham Newmont, DPR setuju
ILUSTRASI. 5 Tempat wisata di Yogyakarta sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang diperketat. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp.


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can

JAKARTA. DPR mendukung langkah pemerintah membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara. Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menyatakan, pembelian ini akan menciptakan tata kelola (governance) yang lebih baik.

Kemal mengatakan, pemerintah pusat seharusnya masuk langsung ke perusahaan tambang untuk mengawasi dan menertibkan sistem pelaporannya. "Guna mengawasi dan menertibkan sistem pelaporannya agar hak Indonesia dalam bentuk pajak, royalti atau penerimaan negara lainnya sesuai dengan yang seharusnya," katanya, Selasa (26/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan pembelian 7% saham bisa membuat pemerintah lebih memahami business process dari bisnis pertambangan secara lebih baik. Menurutnya, pembelian saham perusahaan tambang emas juga akan mencitapkan model bisnis yang lebih baik.

Dia berharap, keterlibatan pemerintah pusat ini bisa menciptakan iklim bisnis dan mekanisme kerjasama pengelolaan tambang yang kondusif, adil dan memberikan manfaat. Asal tahu saja, pemerintah telah membeli 7% saham Newmont melalui PT Pusat Investasi Pemerintah. Namun, pembelian tersebut ditentang oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×