Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih dipandang belum memberikan kontribusi banyak ke kantung pendapatan negara.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp 359,3 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan outlook PNBP 2019 sebesar Rp 386,3 triliun. Sementara, pada 2018 PNBP mencapai Rp 409,3 triliun atau tumbuh 31,5% dari tahun sebelumnya.
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian keuangan Wawan Sunarjo menjelaskan target semakin rendah karena lifting minyak dan Indonesia Crude Price (CPI) dalam tren penurunan seiring dengan tren melemahnya harga minyak global.
Baca Juga: Menimbang untung-rugi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia (BI)
Hal tersebut sejalan dengan asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2020. lifting minyak diproyeksikan mencapai 734 ribu barel per hari atau turun dari target 2019 sebanyak 756 barel per hari. Sementara, harga minyak CPI diprediksi sebesar US$ 65 per barel, naik tipis dari outlook 2019 di level US$ 63 per barel.
Wawan mengatakan persepsi tersebut berlandaskan faktor permintaan dan penawaran pada pasar global dan risiko geopolitik. Namun, lifting gas masih dipandang optimistis dengan target produksi mencapai 1.191 ribu barel per hari. Naik dari outlook 2019 yakni 1.072 ribu barel per hari.
“Sektor Migas akan digenjot dengan adanya joint program dengan pajak dan bea cukai, terutama untuk mineral dan batubara,” kata Wawan kepada Kontan.co.id, Kamis (22/8).
Baca Juga: SKK Migas tetap ingin ExxonMobil bisa produksi sampai 250.000 bph
Dia menjelaskan, program yang akan dijalankan misalnya melihat performa royalti batubara. Kemudian dibandingkan dengan laporan pajak dan dokumen ekspor atau pengapalan.
Wawan menambahkan untuk PNBP layanan juga akan meningkat, dengan adanya penyesuaian tarif yang masih dalam jangkauan daya beli masyarakat.
“Ini lebih terkait juga pada volume layanan, termasuk peningkatan untuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) , terutama dari bekas kontraktor migas yang sudah selesai kontraknya,” kata Wawan.
Baca Juga: Analis: Sinyal stimulus tak cukup topang harga minyak
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan ada empat upaya pemerintah untuk menggenjot PNBP. Pertama dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang optimal, efektif, dan efisien.
Kedua, peningkatan efisiensi BUMN dan Kinerja BLU. Ketiga peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif. Keempat, penyempurnaan tata kelola.
Baca Juga: Empat nama kandidat Dirjen Migas bersaing ketat, siapa saja mereka?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
