/2026/04/07/592477244.jpg "Pemerintah Pastikan Pupuk Subsidi Petani Aman di Tengah Tekanan Global")
Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman di tengah gejolak konflik Timur Tengah yang menekan harga pupuk global dan mengganggu rantai pasok.
Berbagai langkah strategis disiapkan, mulai dari percepatan pembayaran subsidi, menjaga harga tetap stabil, hingga diversifikasi pasokan bahan baku.
Tekanan terhadap sektor pupuk dipicu terganggunya jalur logistik internasional, terutama setelah penutupan Selat Hormuz.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Yustina Retno Widiati, mengatakan kondisi ini berpotensi mendorong lonjakan harga pupuk, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku fosfat (P) dan kalium (K).
"Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan," ujarnya dalam keterangannya seperit dikutip, Senin (27/4/2026). Hal itu dikatakan Yustina dalam webinar yang digelar Tabloid Sinar Tani bersama Pupuk Indonesia.
Baca Juga: Pupuk Subdisi Disalurkan Sejak Awal Tahun 2026, Simak Cara Beli Pupuk Subsidi
Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah mempercepat penyaluran subsidi pupuk agar pengadaan bahan baku bisa dilakukan sebelum harga melonjak lebih tinggi. Alokasi subsidi bahan baku pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai Rp 25,89 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak berubah guna menjaga daya beli petani. Jika kebutuhan meningkat, tambahan anggaran subsidi akan diajukan.
Pemerintah juga mendorong penggunaan pupuk organik sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik berbasis impor. Langkah ini dinilai penting di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut.
Perbaikan tata kelola pupuk subsidi turut dilakukan. Pada 2026, alokasi difokuskan pada sektor pertanian dan perikanan.
Untuk pertanian, terdapat 10 komoditas prioritas, mulai dari padi, jagung, kedelai, hingga komoditas hortikultura dan perkebunan seperti cabai, bawang, kopi, tebu rakyat, dan kakao.
Hingga Januari 2026, sebanyak 14,45 juta petani telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK, sementara sektor perikanan mencatat 101.678 pengajuan melalui e-RPSP.
Baca Juga: Ada 115 Kios Jual Pupuk Subsidi di atas HET, Mentan: Jika Terbukti, Izin Akan Dicabut
Dari sisi distribusi, penyaluran pupuk dilakukan oleh Pupuk Indonesia melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gapoktan, pokdakan, dan koperasi. Kini, petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi hanya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan.
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pasokan pupuk nasional tetap terjaga meski tekanan global meningkat. SVP Pemasaran Pupuk Indonesia, Junianto Simare Mare, menyebut Indonesia memiliki kapasitas produksi yang kuat, terutama untuk urea.
Produksi urea nasional mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, dengan target produksi 7,9 juta ton pada 2026, sementara kebutuhan domestik diperkirakan 6,4 juta ton.
Kondisi ini membuat Indonesia memiliki surplus produksi yang dapat dimanfaatkan untuk ekspor. “Ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu pemasok urea di pasar internasional,” kata Junianto.
Meski demikian, ia mengakui penutupan Selat Hormuz tetap memberi tekanan pada rantai pasok global, mengingat kawasan tersebut merupakan jalur utama perdagangan bahan baku pupuk seperti fosfat, kalium, dan sulfur. Namun, untuk urea, dampaknya relatif terbatas karena bahan baku utama berupa gas alam masih tersedia di dalam negeri.
Baca Juga: Serapan Pupuk Subsidi Melonjak Setelah Penurunan HET
Untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, pasokan diperoleh dari negara di luar kawasan konflik seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko. Sementara untuk sulfur yang sebagian berasal dari Timur Tengah, perusahaan telah menyiapkan langkah mitigasi melalui diversifikasi sumber pasokan.
Dengan kombinasi kebijakan pemerintah dan kesiapan industri, pasokan pupuk nasional diyakini tetap stabil. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan berkelanjutan di tengah tekanan geopolitik global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
