Ada 115 Kios Jual Pupuk Subsidi di atas HET, Mentan: Jika Terbukti, Izin Akan Dicabut

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima aduan ada115 kios pupuk yang menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Amran mengatakan bahwa laporan ini sudah ditindaklanjuti, dan jika memang terbukti, pihaknya meminta kepada PT Pupuk Indonesia untuk mencabut izin jual dari kios tersebut. 

"115 kami serahkan, kami perintahkan dicabut, tapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau terbukti langsung dicabut," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/11/2025). 

Amran mengingatkan bahwa pemerintah telah memutuskan HET pupuk subsidi turun 20% sejak Oktober lalu. 

Baca Juga: Langgar Ketentuan HET, Mentan Hentikan Operasional 190 Pengecer dan Distributor Pupuk

Penurunan HET itu mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yakni urea, NPK, ZA, dan pupuk organik. HET pupuk urea turun dari Rp 2.250 per kilogram (kg) menjadi Rp 1.800 per kg. HET pupuk NPK turun dari Rp 2.300 per kg menjadi Rp 1.840 per kg.

HET pupuk NPK khusus untuk tanaman kakao turun dari Rp 3.300 per kg menjadi Rp 2.640 per kg. HET pupuk ZA khusus untuk tanaman tebu turun dari Rp 1.700 per kg menjadi Rp 1.360 per kg. Adapun HET pupuk organik turun dari Rp 800 per kg menjadi Rp 640 per kg. 

Lebih lanjut, Amran juga menerima aduan ada sebanyak 136 kios yang mempersulit pembelian pupuk subsidi dengan mewajibkan menggunakan kartu tani. 

Amran bilang kebijakan tersebut telah dicabut. Kini, petani bisa langsung membeli pupuk subsidi hanya menggunakan KTP saja. 

Baca Juga: Siapkan Anggaran Rp 50 Triliun, Mentan Bakal Bangun 7 Pabrik Pupuk

"Kalau ini 136 kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi izinnya juga kita cabut," ujar Amran. 

Selain terkait pupuk, Amran juga mendapatkan 31 laporan masalah alat mesin pertanian (alsintan) yang mewajibkan petani membayar sewa alsintan, padahal alat ini dapat dipinjam secara gratis. 

"Ini yang 31 kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses," ungkap Amran. 

Selanjutnya: Ekspansi Sawit vs. Intensifikasi, Mana Solusi Terbaik?

Menarik Dibaca: Cara Mengaktifkan Fitur Facebook Pro, Ikuti Langkah Demi Langkah Berikut Ini Ya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News