Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.
Dukungan pendanaan tersebut bisa bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
“Paling sedikit 8% dari alokasi DAU. Dalam hal Pemda tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan bisa bersumber dari DBH paling sedikit 8% dari alokasi,” tulis pemerintah dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 17/PMK/07/2021, yang dikutip Kamis (18/2).
Namun, pemda bisa menyesuaikan dukungan pendanaan dan besarannya, sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB paling cepat 3 bulan setelah pemda menyediakan dukungan pendanaan tersebut.
Baca Juga: Soal rencana vaksin gotong royong, begini penjelasan Komite Penanganan Covid-19 PEN
Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya ini merupakan salah satu upaya tepat dalam mempercepat pemulihan sektor kesehatan, yang menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi.
“Kalau pengalihan dana efektif, ini merupakan langkah yang baik karena kesehatan harus pulih dulu, baru bicara soal pemulihan ekonomi,” kata Riefky kepada Kontan.co.id, Kamis (18/2).
Namun, realokasi maupun refokusing saja tidak cukup untuk menyelesaikan pandemi ini. Yang paling penting adalah, proses implementasi dan kecepatan implementasinya.
Karena jangan sampai, kebijakan yang sudah ditempuh ini akan terjegal oleh implementasi yang lambat sehingga akan sia-sia dan malah bisa berpotensi mengurangi perekonomian daerah.
“Jadi pemerintah pusat harus benar-benar menjamin dan mengawasi agar ini berjalan efisien dan tidak memengaruhi perekonomian daerah,” tambah Riefky.
Baca Juga: Bio Farma pinjam uang ke perbankan untuk Pengadaan vaksin, ini kata Kemenkeu
