Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari kerja.
Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan, tidak ada istilah 100 hari pemerintahan pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena tidak semua kinerja dapat diukur dalam satu periode waktu yang sama.
Menurut dia, yang lebih realistis adalah kinerja satu semester pertama. Kinerja satu semester pertama tersebut bisa diuji untuk melihat capaian di tiga bulan pertama menganai apa yang sudah dilakukan.
"Kalau kita berbicara tiga bulan, kita sama sama tahu bahwa (program) makan bergizi gratis sudah diluncurkan 6 Januari, dimulai secara bertahap," ujar Dedek ditemui di sela-sela acara Badan Bank Tanah, Jumat (17/1).
Baca Juga: Prabowo Ingin Pelajari Program Makan Siang Gratis dari India
Berikutnya, Prabowo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM tani dan nelayan di bank-bank Himbara. PP ini ditandatangani pada 5 November 2024.
Program ini disebut sebagai keberpihakan pemerintah kepada sekitar 1 juta UMKM yang bergerak di bidang pertanian perikanan yang memiliki kredit macet.
Rata-rata maksimal utang badan usaha tersebut maksimal Rp 500 juta dan untuk perorangan maksimal Rp 300 juta.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bertemu PM India Narendra Modi, Ini yang Dibahas
Selanjutnya, akan mulai dilakukan kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4,7 triliun pada tahun ini untuk program cek kesehatan gratis. Program ini akan digelar secara bertahap mulai tahun 2025 dengan menargetkan 60 juta orang.
"Sebentar lagi akan kita mulai juga sesuatu yang baru dilakukan bangsa ini yaitu periksa kesehatan gratis dan ini akan dimulai Februari," kata Dedek.
Selain itu, program swasembada pangan juga menjadi penting. Dedek bilang, pada sekitar akhir tahun 2024, Presiden Prabowo sudah meresmikan salah satu program cetak sawah di Merauke.
"Itu direncanakan 100.000 hektare dan kemarin sudah ditanami 40.000 hektare," terang Dedek.
Baca Juga: Pintu Proyek Infrastruktur Dibuka Lebar untuk Swasta, BUMN Karya Bidik Proyek Ini
Berikutnya, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Pembentukan satgas ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 2025 yang ditetapkan pada 3 Januari 2025.
Adapun pertimbangan pembentukan satgas ini antara lain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai asta cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Maka perlu dilakukan penyelarasan kebijakan, penyediaan lahan, penyelesaian pemberian perizinan berusaha, dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.
Baca Juga: Realokasi ke Makan Gratis hingga Swasembada
Disebutkan dalam Pasal 7 Keppres bahwa yang menjadi ketua satgas adalah menteri energi dan sumber daya mineral (Bahlil Lahadalia).
Sementara wakil ketua terdiri dari enam wakil ketua. Antara lain wakil ketua bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi (menteri investasi dan hilirisasi/kepala BKPM), wakil ketua bidang penyediaan lahan (menteri ATR/BPN), wakil ketua bidang hilirisasi pertanian (menteri pertanian), wakil ketua bidang hilirisasi kehutanan (menteri kehutanan), wakil ketua bidang hilirisasi kelautan dan perikanan (menteri kelautan dan perikanan), dan wakil ketua bidang dukungan kebijakan (menteri sekretaris negara).
Selanjutnya: Jadwal Final Indonesia Masters 2025, Tuan Rumah Diwakili Jonatan dan Fajar/Rian
Menarik Dibaca: Falcon Konsultasi Perpajakan Siap Dampingi Wajib Pajak dalam Menghadapi CoreTax
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
