Pemerintah Masih Perlu Penuhi Pembiayaan Utang Rp 338 Triliun Hingga Akhir 2026

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah masih harus mencari pembiayaan utang sekitar Rp 338 triliun pada sisa 2026 di tengah tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan gejolak pasar global.

Kebutuhan tersebut menjadi tantangan karena pemerintah harus memenuhi target pembiayaan APBN tanpa membuat biaya utang semakin mahal dan mempersempit ruang fiskal.

Hingga September 2026, realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 494,3 triliun, setara 59,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Realisasi itu terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 497,5 triliun, sedangkan pembiayaan pinjaman neto masih negatif Rp 3,2 triliun.

Baca Juga: Tigaraksa Satria (TGKA) Kejar Pendapatan Rp 1,47 Triliun Hingga Akhir 2026

Dengan demikian, pemerintah masih perlu merealisasikan pembiayaan utang neto sekitar Rp 337,9 triliun hingga akhir tahun.

Di saat yang sama, beban pembayaran bunga utang telah mencapai Rp 444,5 triliun per September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 413 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 31,5 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah akan mengombinasikan penerbitan SBN domestik dan valuta asing dengan penarikan pinjaman bilateral serta multilateral.

Strategi pembiayaan tersebut mengacu pada proyeksi defisit APBN dalam Laporan Semester sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026, pemerintah menjadwalkan 12 kali lelang SBN reguler, yang terdiri dari enam lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemerintah juga menyiapkan penerbitan SBN ritel seri SBR015 dan ST017, serta potensi penarikan pinjaman program senilai US$ 1,8 miliar.

Baca Juga: Bidik Dana Kelolaan Rp 67 Triliun Hingga Akhir Tahun, Simak Strategi Sinarmas AM

Selain itu, pemerintah membuka peluang menerbitkan obligasi global dengan mempertimbangkan kondisi pasar internasional. Persiapan dokumen hukum dan transaksi telah dilakukan agar penerbitan dapat dilaksanakan ketika kondisi pasar mendukung.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, penerbitan SBN akan menyesuaikan kondisi pasar.

"Kalau lagi bagus pasarnya, kami terbitkan. Kalau lagi kurang bagus pasarnya, kami lakukan penyesuaian untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN, Jumat (9/10/2026).

Biaya utang meningkat

Tantangan pembiayaan semakin besar karena imbal hasil SBN berada di atas asumsi APBN.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mencatat, yield SBN tenor 10 tahun mencapai 7,24% pada Oktober 2026, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sebesar 6,9%.

Ia memperkirakan yield surat utang tersebut berpotensi naik hingga 7,4% pada akhir tahun.

Menurut Irman, pemerintah perlu lebih fleksibel dalam menentukan strategi penerbitan untuk menekan biaya pembiayaan. Penyesuaian dapat dilakukan melalui pemilihan waktu penerbitan, komposisi tenor, serta diversifikasi basis investor.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, besarnya kebutuhan penerbitan SBN, kenaikan biaya bunga, dan kredibilitas fiskal menjadi tiga tantangan utama pemerintah pada akhir tahun.

Penerbitan obligasi dengan yield tinggi berisiko membuat pemerintah menanggung biaya bunga yang lebih mahal selama masa berlaku surat utang.

Baca Juga: Dua Putra (DPUM) Targetkan Pendapatan Rp 1,66 Triliun hingga Akhir 2026, Naik 32%

Kondisi ini dapat membatasi ruang fiskal karena semakin banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar bunga, sehingga ruang belanja untuk program lain berpotensi menyempit.

Yusuf juga mengingatkan risiko crowding out, yakni persaingan pemerintah dan sektor swasta dalam memperoleh pendanaan.

Ketika imbal hasil SBN tinggi, perbankan berpotensi lebih tertarik menempatkan dana pada surat utang pemerintah dibandingkan menyalurkan kredit kepada dunia usaha.

Senada, Chief Economist Bank Central Asia David Sumual menilai, tingginya premi risiko dapat meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah sekaligus menekan penyaluran kredit ke sektor riil.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal, memperluas basis investor, serta mengatur waktu dan komposisi penerbitan SBN.

Baca Juga: Realisasi Bansos Capai Rp 115,8 Triliun hingga September 2026, Ini Rinciannya

Langkah tersebut penting agar kebutuhan pembiayaan APBN terpenuhi tanpa menambah beban bunga secara berlebihan maupun menghambat akses pendanaan bagi dunia usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News