Pemerintah Masih Perlu Penuhi Pembiayaan Utang Rp 338 Triliun Hingga Akhir 2026

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

Tantangan pembiayaan semakin besar karena imbal hasil SBN berada di atas asumsi APBN.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mencatat, yield SBN tenor 10 tahun mencapai 7,24% pada Oktober 2026, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sebesar 6,9%.

Ia memperkirakan yield surat utang tersebut berpotensi naik hingga 7,4% pada akhir tahun.

Menurut Irman, pemerintah perlu lebih fleksibel dalam menentukan strategi penerbitan untuk menekan biaya pembiayaan. Penyesuaian dapat dilakukan melalui pemilihan waktu penerbitan, komposisi tenor, serta diversifikasi basis investor.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, besarnya kebutuhan penerbitan SBN, kenaikan biaya bunga, dan kredibilitas fiskal menjadi tiga tantangan utama pemerintah pada akhir tahun.

Penerbitan obligasi dengan yield tinggi berisiko membuat pemerintah menanggung biaya bunga yang lebih mahal selama masa berlaku surat utang.

Baca Juga: Dua Putra (DPUM) Targetkan Pendapatan Rp 1,66 Triliun hingga Akhir 2026, Naik 32%

Kondisi ini dapat membatasi ruang fiskal karena semakin banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar bunga, sehingga ruang belanja untuk program lain berpotensi menyempit.

Yusuf juga mengingatkan risiko crowding out, yakni persaingan pemerintah dan sektor swasta dalam memperoleh pendanaan.

Ketika imbal hasil SBN tinggi, perbankan berpotensi lebih tertarik menempatkan dana pada surat utang pemerintah dibandingkan menyalurkan kredit kepada dunia usaha.

Senada, Chief Economist Bank Central Asia David Sumual menilai, tingginya premi risiko dapat meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah sekaligus menekan penyaluran kredit ke sektor riil.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal, memperluas basis investor, serta mengatur waktu dan komposisi penerbitan SBN.

Baca Juga: Realisasi Bansos Capai Rp 115,8 Triliun hingga September 2026, Ini Rinciannya

Langkah tersebut penting agar kebutuhan pembiayaan APBN terpenuhi tanpa menambah beban bunga secara berlebihan maupun menghambat akses pendanaan bagi dunia usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News