Pemerintah Masih Perlu Penuhi Pembiayaan Utang Rp 338 Triliun Hingga Akhir 2026

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah masih harus mencari pembiayaan utang sekitar Rp 338 triliun pada sisa 2026 di tengah tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan gejolak pasar global.

Kebutuhan tersebut menjadi tantangan karena pemerintah harus memenuhi target pembiayaan APBN tanpa membuat biaya utang semakin mahal dan mempersempit ruang fiskal.

Hingga September 2026, realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 494,3 triliun, setara 59,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Realisasi itu terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 497,5 triliun, sedangkan pembiayaan pinjaman neto masih negatif Rp 3,2 triliun.

Baca Juga: Tigaraksa Satria (TGKA) Kejar Pendapatan Rp 1,47 Triliun Hingga Akhir 2026

Dengan demikian, pemerintah masih perlu merealisasikan pembiayaan utang neto sekitar Rp 337,9 triliun hingga akhir tahun.

Di saat yang sama, beban pembayaran bunga utang telah mencapai Rp 444,5 triliun per September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 413 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 31,5 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah akan mengombinasikan penerbitan SBN domestik dan valuta asing dengan penarikan pinjaman bilateral serta multilateral.

Strategi pembiayaan tersebut mengacu pada proyeksi defisit APBN dalam Laporan Semester sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026, pemerintah menjadwalkan 12 kali lelang SBN reguler, yang terdiri dari enam lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemerintah juga menyiapkan penerbitan SBN ritel seri SBR015 dan ST017, serta potensi penarikan pinjaman program senilai US$ 1,8 miliar.

Baca Juga: Bidik Dana Kelolaan Rp 67 Triliun Hingga Akhir Tahun, Simak Strategi Sinarmas AM

Selain itu, pemerintah membuka peluang menerbitkan obligasi global dengan mempertimbangkan kondisi pasar internasional. Persiapan dokumen hukum dan transaksi telah dilakukan agar penerbitan dapat dilaksanakan ketika kondisi pasar mendukung.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, penerbitan SBN akan menyesuaikan kondisi pasar.

"Kalau lagi bagus pasarnya, kami terbitkan. Kalau lagi kurang bagus pasarnya, kami lakukan penyesuaian untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN, Jumat (9/10/2026).