Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Proses pembahasan kembali jatah subsidi listrik dalam RAPBNP 2012 sedang bergulir. Pemerintah melobi DPR demi memuluskan usulan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 26 triliun untuk menopang subsidi listrik.
Jika tidak ada perubahan jadwal, pertemuan konsultasi antara pemerintah dan DPR ini berlangsung mulai pukul 14.00 WIB di Gedung DPR. Wakil pemerintah adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik
Sedangkan wakil parlemen adalah pimpinan DPR, pimpinan badan anggaran, pimpinan Komisi VII DPR. "Tentunya pertemuan ini akan melancarkan pembahasan mengenai subsidi listrik," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kamis (22/3).
Sebagai informasi, rapat konsultasi di digelar lantaran pemerintah hendak menambah lagi jatah subsidi listrik. Padahal, pemerintah dan komisi VII DPR yang membidani masalah energi telah sepakat menambah subsidi listrik hanya sebesar Rp 24,52 triliun pada Kamis (15/3). Sehingga hasilnya subsidi listrik naik dari Rp40,45 triliun dalam APBN 2012 menjadi Rp 64,97 dalam RAPBNP 2012.
Alasan pemerintah meminta tambahan lagi karena nilai alokasi subsidi listrik hasil kesepakatan dengan komisi VII itu bakal memicu risiko terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun stabilitas ekonomi.
Tapi, pemerintah akhirnya memilih tidak mengotak-atik angka subsidi listrik yang telah ditetapkan bersama Komisi VII, melainkan meminta dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp26 triliun. "Semata-mata kami ingin menjaga agar listrik tersedia dengan aman dan perusahaannya juga dalam kondisi aman," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
