Reporter: Febrina Ratna Iskana, Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah membuka opsi masuknya perusahaan pelat merah dalam proyek pembangunan kereta api (KA) di Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek yang digagas perusahaan raksasa asal Rusia, Russian Railways lewat anak usahanya PT Kereta Api Borneo.
Pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo beserta rombongon dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia sempat menggelar pertemuan secara secara khusus dengan perusahaan. Bahkan, Kementerian BUMN juga mengecek lokasi pabrik milik Russian Railways.
Rini Soemarno, Menteri BUMN mengatakan, Russian Railways sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah. Bahkan, selama masa tahapan persiapan pembangunan KA, perusahaan ini telah menyiapkan sumber daya lokal untuk dididik di Negeri Beruang Merah tersebut.
Alhasil, peluang melibatkan BUMN dalam proyek ini lewat pembentukan perusahaan patungan atawa joint venture cukup besar. "Masih kami lihat, karena industri perkeretaapian di Rusia sangat expert, baik untuk pengangkutan penumpang maupun kargo. Kami juga memang melihat potensinya untuk bekerja sama sangat besar" ujar Rini, Senin (23/5).
Asal tahu saja, saat ini proyek pembangunan rel KA sepanjang 150 kilometer (KM) dengan nilai investasi sekitar Rp 15 triliun di Kalimantan Timur masih terbentur sejumlah kendala. Antara lain, soal regulasi dan keekonomian proyek apabila hanya difungsikan hanya untuk pengangkutan barang-barang komoditas khusus.
Menurut Rini, saat ini pemerintah dan investor sedang membicarakan perluasan pemanfaatan KA sehingga juga bisa untuk pengangkutan penumpang atawa penyelenggaraan perkeretaapian umum.
"Tadinya, investasinya hanya kereta api barang, tapi hasil evaluasinya belum ekonomis dan investor inginnya juga masuk ke kereta api penumpang," kata dia.
Namun, untuk dapat mengubah pemanfaatan kereta api terbentur perizinan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Yakni, PP Nomor 56/2009 tentang Penyelanggaraan Perkeretaapian dan PP Nomor 72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan KA.
Sebab, dalam kebijakan ini pembangunan dan penyelenggaran sarana dan prasarana perkeretaapian umum harus melalui penetapan pemerintah alias lewat proses tender. Sementara, proposal proyek KA Kalimantan Timur ini yang diajukan Russian Railways awalnya berupa penyelenggaran kereta api khusus.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, adanya pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin tentu diharapkan bisa mempercepat realisasi investasi KA di Kalimantan Timur.
"Menteri BUMN juga mengecek, bukan cuma coba keretanya yang berkecepatannya 250 km/jam, tapi mau meliat pabrik dan industrinya, terbuka kesempatan untuk mengembangkan kerja sama dengan perusahaan yang khusus di sektor kereta api," kata Darmin.
Menurut dia, Pemerintah Rusia juga turut berupaya mendorong percepatan realisasi investasi ini. Bahkan, Presiden Putin mengetahui secara detail perkembangan ekspansi yang sedang dilakukan BUMN asal negaranya di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
