Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji permintaan tambahan pasokan minyak dan gas (migas) ke Jepang. Sebab, selama ini prioritas pasokan migas hanya untuk kepentingan dalam negeri.
Menteri Perindustrian MS Hidayat bilang kesulitan memasok migas menjadi salah satu persoalan utama di Jepang saat ini. "Kita harus memperlakukan permintaan itu sedemikian rupa," kata Hidayat usai mendampingi Presiden di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (18/3).
Tapi, pemerintah tidak akan menambah pasokan migas ke Jepang lantaran kebutuhan dalam negeri begitu besar. Pasalnya, kata Hidayat, akan sangat politis dampaknya kalau kekurangan pasokan migas dalam negeri dibiarkan. "Ini pakai kontrak yang lama saja yang tahun 2013 berakhir, kalau menambah saya kira enggak mungkin," kata mantan Ketua Umum Kadin itu.
Sebagai informasi, pemerintah Jepang melalui Wakil Menteri Luar Negerinya Makiko Kikuta telah meminta bantuan tambahan pasokan gas dan minyak dari Indonesia guna mengatasi berkurangnya sumber listrik. Sebab, pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Fukushima tidak beroperasi.
Yang jelas, pemerintah menetapkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sasarannya antara lain pembangkit listrik, industri pupuk, petrokimia, dan keramik.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, pemerintah memberikan perhatian atas permintaan bantuan dari Jepang. "Kalau Jepang meminta kita akan berikan perhatian karena selama ini kita dibantu Jepang banyak," kata Agus.
Sebagai contoh, pemerintah sudah memberikan dukungan dana sebesar US$2 juta sebagai wujud solidaritas bencana tsunami. Tapi, menurut Agus, kalau permintaan dalam bentuk lain seperti pasokan gas memang harus dibahas dulu.
Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bilang saat BP Migas sedang mengkaji permintaan itu. "Kita harus melihat kemampuan dan kepentingan domestik dan bagaimana menjaga keseimbangan," kata Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
