Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji dan memetakan daerah yang aman untuk melakukan pembangunan kembali atau rekonstruksi hunian warga pasca bencana yang menimpa Palu, Donggala dan sekitarnya. Sebab, ada sejumlah wilayah yang rusak parah, sehingga tidak memungkinkan membangun kembali hunian di wilayah tersebut.
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Suhendar berujar, hingga kini ada empat lokasi yang menjadi alternatif relokasi. “Empat lokasi itu ada di Duyu, Talise, Sidera, dan Balaroa. Tapi itu masih alternatif, teman-teman (Badan) Geologi akan mengidentifikasi dari sisi keamanannya, jadi belum ditetapkan ya,” ujarnya, Jum’at (12/10).
Rudy menyebut, keempat lokasi tersebut merupakan hasil koordinasi dari tim Badan Geologi, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain itu, ia bilang yang perlu diperhatikan bukan hanya keamanan dari sisi goelogi, tapi juga dari sisi pembebasan lahan. “Dari sisi geologi kan di situ baru ditunjukan sama BPN. Karena kita harus tahu dulu ini lahannya punya siapa. Kalau berapa rumah yang harus disediakan itu mungkin nanti PU yang tahu,” tambahnya.
Rudy juga mengungkapkan, kajian strategis untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu dan sekitarnya ini setidaknya membutuhkan waktu selama satu bulan. Tim pun masih mencari alternatif lokasi jika nantinya ada yang lebih ideal, guna meminimalisasi korban jiwa jika nantinya terjadi bencana.
Di samping itu, Menteri ESDM Ignatius Jonan menekankan pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) atau pemetaan wilayah rawan bencana dan zonasi aman. Termasuk untuk memberikan edukasi dan informasi yang jelas tentang kebencanaan, guna meminimalisasi korban jika nantinya terjadi bencana.
“Kita buat zonasi yang kira-kira aman. Saya kira harus ada otoritas yang mengintegrasikan, mungkin Kementerian ATR jadi frontliner, kita (Kementerian ESDM) dukung supaya bisa menjelaskan, dan ada pencegahan sebelumnya. Supaya menghindari korban,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
