Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Sepertinya kontroversi kasus Prita Mulyasari membuat pemerintah harus mengambil tindakan. Salah satu langkah yang harus diambil adalah melakukan revisi peraturan yang menjerat Prita di pengadilan beberapa waktu lalu.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan agar UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bisa direvisi dan masuk dalam prioritas legislasi nasional (prolegnas) tahun 2010. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono.
Dia mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan revisi ini untuk lebih memperkuat soal kemerdekaan berpendapat dan akses informasi. Termasuk juga merevisi soal sanksi pidana yang dinilai dalam aturan ini terlalu berat. "Dan masalah-masalah terkait lainnya," ujar Ignatius, Selasa (23/2).
Pemerintah juga ingin agar revisi UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial masuk dalam prolegnas tahun 2010. Hasil revisi ini untuk memperkuat posisi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.
Beberapa beleid yang diusulkan oleh pemerintah ini menambah jumlah produk Undang-Undang yang akan masuk dalam prolegnas tahun ini menjadi 70 RUU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
