Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
Senada dengan Rusli, Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) juga menyebut meski bansos tersebut mampu mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Hanya saja cakupannya belum sampai pada masyarakat rentan miskin.
Selain itu nominal bantuan BLT minyak goreng juga dinilai sangat kecil atau tidak mencukupi bagi kebutuhan masyarakat akan komoditas ini. Hal tersebut lantaran adanya disparitas harga yang tinggi minyak goreng di wilayah Jawa dan luar Jawa.
"Rp 300.000 kalau dibelikan migor di Jawa dan luar Jawa kemampuan beli beda karena disparitas harga tinggi jadi nggak cukupi kebutuhan, ini baru migor. Untuk BSU ini bagus dilanjutkan tapi catatan memang pekerja yang informal belum terdaftar jadi penerimaan BSU apalagi banyak yang belum miliki BPJS Ketenagakerjaan. Nah mereka gimana?," kata Bhima.
Sama seperti BLT minyak goreng, besaran subsidi upah juga dianggap kecil dari asumsi kebutuhan satu keluarga pekerja.
Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Kembali Kucurkan Bantuan Subsidi Upah
"Kita asumsikan ada 1 orang tenaga kerja menanggung tiga orang anggota keluarga. Satu keluarga ada orang 4 orang itu dikali batas garis kemiskinan sekitar Rp 460.000 itu idealnya BSU Rp 1,9 jutaan," jelasnya.
Namun secara umum baik BLT minyak goreng dan BSU serta BLT dana desa yang diperpanjang ini akan mendorong konsumsi masyarakat meskipun belum akan optimal karna cakupannya belum meluas pada kelompok rentan miskin dan pekerja informal.
Agar subsidi bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh semua masyarakat maka baiknya pemerintah perlu melakukan stabilisasi harga baik energi ataupun pangan.
Dengan adanya pendapatan negara dari ekspor yang meningkat karena naiknya komoditas di pasar global, Bhima menyarankan agar pajak perkebunan dan pertambangan dapat direalokasi untuk stabilisasi harga energi dan pangan di dalam negeri.
"Misalnya dengan menambah subsidi energi sampai 2022 jadi harapannya elpiji 3 kilo Pertalite itu bisa dijaga harganya tidak naik. Tapi subsidi ini bisa dorong konsumsi cuma belum optimal karena coverage belum maksimal ke rentan miskin. Jadi 2020-2021 isunya upah turun tapi sekarang itu harga barang naik. Nah makanya stabilisasi harga itu penting," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
