Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Lobi pengusaha agar ada relaksasi alias kelonggaran mengenai aturan bea keluar minerba tampaknya berhasil. Pemerintah sekarang ini sedang merundingkan kembali aturan bea keluar minerba.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membahas relaksasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.011/2014 yang mengatur tentang besaran bea keluar bagi ekspor mineral yang telah memenuhi syarat ekspor.
Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang mineral dan batubara yang mengatur pelarangan ekspor mineral mentah atawa ore.
Bambang mengatakan alasan pemerintah merelaksasi kembali aturan tersebut karena mempertimbangkan keseriusan perusahaan untuk membangun smelter. Namun, Bambang tidak menjelaskan berapa banyak perusahaan yang telah menunjukkan keseriusan.
Keseriusannya nanti ditunjukkan dengan feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang jelas beserta jaminan kesungguhan perusahaan tersebut. "Karena ada kesungguhan bangun smelter," ujar Bambang yang dihubungi wartawan, Selasa (4/3).
Sayangnya Bambang masih menutup rapat soal berapa keringanan bea keluar yang akan dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, relaksasi bea keluar ini nantinya akan berlaku sampai dengan tahun 2017 hingga smelter dibangun dan berlaku untuk semua jenis mineral.
Sekedar mengingatkan, PMK yang dirilis Kemkeu pada 11 Januari kemarin menjadi aturan pelaksana izin ekspor produk mineral walau tanpa pemrunian. Tarif bea keluar ditetapkan naik dari 20% sampai dengan 60% secara bertahap. Kenaikannya setiap semester hingga 31 Desember 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
