Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyaluran aneka bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang memantik polemik karena dianggap menguntungkan pihak tertentu, serta rawan adanya penyimpangan demi kepentingan politik.
Pasalnya, pada awal tahun 2024 ini pemerintah gencar menyalurkan 2 bansos tambahan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 200 ribu untuk Januari, Februari, dan Maret 2024. Bantuan ini akan diberikan langsung untuk 3 bulan yakni Rp 600.000 pada Februari kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian, penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang masing-masing menerima 10 kg beras/bulan.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Beras 10 Kg Tersendat, Bulog Ungkap Penyebabnya
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan penyaluran bansos di awal tahun memang berdampak positif bagi serapan anggaran yang optimal, sehingga upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan bisa segera terlaksana.
Meski begitu, Ia menilai percepatan penyaluran bansos sangat ini memang sangat penting, namun saat gencar disalurkan pada tahun politik akan ada potensi bansos tersebut digunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
“Maka dari itu pengawasan dari badan pemerintah dan juga independensi dari institusi pemerintah perlu dipertegas dan diperlihatkan ke masyarakat di masa tahun politik seperti saat ini,” tutur Yusuf kepada Kontan, Senin (29/1).
Dalam kondisi pemilu ini, lanjutnya Pemerintah seharusnya bersifat independen dan menepis spekulasi dan dugaan terkait bansos yang menguntungkan pasangan tertentu saat ini.
Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Tegaskan Ambil Posisi Netral pada Pemilu 2024
Di samping itu, peranan dari Badan Pengawas Pemilu terutama di level daerah juga menjadi penting untuk memastikan bahwa unsur politik dari penyaluran bansos di tahun ini tidak menyalahi aturan dari penyelenggaraan tahun pemilu itu sendiri.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat, anggaran perlinsos tahun ini dianggarkan sebesar Rp 496,8 triliun. Meningkat dari realisasi perlinsos tahun lalu yang sebesar Rp 443,5 triliun. Anggaran ini meningkat 44,40% dari anggaran perlinsos pada 2015 yang sebesar Rp 276,2 triliun.
Adapun anggaran perlinsos ini berpotensi meningkat dari yang dianggarkan Rp 493,5 triliun. Sebab, pada awal tahun ini pemerintah memberikan 2 bansos pangan tambahan.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengkonfirmasi apakah bansos tambahan ini masuk kedalam anggaran yang sudah disepakati sebesar Rp 496,8 triliun. atau tidak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran yang khusus disiapkan untuk BLT pangan yakni sebesar Rp 11,25 triliun.
“(BLT) kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (29/1).
Baca Juga: Sinyal Ekonomi Melambat di Riuh Tahun Politik
Sedangkan untuk anggaran bansos beras 10 kg untuk 22 juta KPM Sri Mulyani enggan menyebutkan total anggarannya.
Akan tetapi, jika anggaran dua program anyar tersebut, di luar perlinsos yang telah dialokasikan dalam APBN 2024, maka anggaran perlinsos tahun ini akan mencetak rekor selama Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI.
Bahkan melebihi perlinsos saat pemerintah gencar menggelontorkan bansos bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang terealisasi sebesar Rp 498,0 triliun di tahun 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
