Pemerintah Diminta Tetapkan Zona Darurat Pangan di Wilayah Bencana Sumatra

Selasa, 09 Desember 2025 / 21:07 WIB

ILUSTRASI. Pelanggan membeli beras Bulog merek SPHP (Stabilitas Pasokan Harga Pangan) di toko ritel modern, Tangerang, Senin (6/5/2024).

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa untuk menahan lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Syafruddin memperingatkan bahwa harga pangan tidak boleh dibiarkan bergerak liar karena masyarakat di daerah bencana telah kehilangan penghasilan.

Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, di mana harga beras melonjak tajam. Beras kemasan 10 kilogram kini dijual hingga Rp 600.000, naik drastis dari harga normal sekitar Rp175.000.

Artinya, harga per kilogram beras telah tembus Rp 60.000, jauh di atas harga sebelumnya Rp 17.793 per kg. Sejumlah komoditas lain seperti minyak goreng, LPG 3 kg, cabai merah, dan bahan pangan pokok juga dikabarkan langka sehingga harganya melambung.

Untuk meredam gejolak tersebut, Syafruddin mendesak pemerintah menetapkan zona darurat pangan di wilayah bencana.

Dalam zona ini, Bulog, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah harus menggelontorkan beras dan sembako dengan harga yang dikendalikan.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan semua moda transportasi, udara, laut, dan darat, untuk mempercepat distribusi. Biaya angkut, kata dia, harus ditanggung APBN agar tidak membebani harga jual di lapangan.

Pemerintah juga diminta membuka pos distribusi resmi dekat titik pengungsian dan desa terdampak, serta melibatkan TNI-Polri untuk mengawasi distribusi guna mencegah penimbunan.

Selain stabilisasi harga, Syafruddin menilai penting bagi pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan tunai atau kupon pangan bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

“Negara harus hadir sebagai penyangga nyata, bukan sekadar pengirim bantuan simbolik,” ujarnya.

Menurut Syafruddin, pengendalian harga di wilayah bencana harus dilakukan dengan kebijakan yang tegas dan terukur.

Pemerintah diminta memastikan pasokan benar-benar tiba melalui operasi logistik terpadu, memperluas operasi pasar Bulog, serta menetapkan harga batas atas untuk komoditas utama di zona darurat.

Kerja sama lintas wilayah dengan pemerintah provinsi sekitar dan BUMD pangan juga dinilai penting untuk memperkuat pasokan.

Ia menambahkan bahwa pengawasan pasar wajib ditingkatkan untuk mencegah praktik spekulatif, sementara komunikasi publik yang jelas mengenai ketersediaan stok dan jadwal distribusi akan membantu meredam kepanikan belanja.

Syafruddin menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa ditangani dengan imbauan semata. Negara, katanya, harus benar-benar hadir untuk memastikan korban bencana tidak semakin terpuruk akibat lonjakan harga.