kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Pemerintah diminta pisahkan aturan produk tembakau alternatif


Kamis, 20 Desember 2018 / 21:14 WIB

Pemerintah diminta pisahkan aturan produk tembakau alternatif
ILUSTRASI. Bedah Buku Polemik Rokok Konvensional dan Potensi Produk Tembakau Alternatif

Berita Terkait

Selain itu, keberadaan produk tembakau alternatif juga berpotensi untuk mengembangkan diversifikasi produk tembakau yang inovatif, rendah risiko dan profitable terutama untuk memanfaatkan produk tembakau lokal di Indonesia.

Produksi cairan rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan seyogyanya dapat melibatkan petani tembakau lokal di Indonesia sebagai mitra kerja yang dapat berdampak baik bagi produsen, petani tembakau, konsumen dan pemerintah khususnya kesejahteraan petani tembakau lokal

Sumanto menambahkan, prevalensi perokok telah terbukti menurun di berbagai negara maju seperti Inggris dan Jepang yang menerapkan pendekatan pengurangan risiko pada aktivitas merokok (harm reduction). Adapun di Indonesia, pendekatan yang dilakukan masih bersifat konvensional.

Selama ini berbagai aturan dan program terkait tembakau di Indonesia lebih banyak bernuansa mengancam atau menakut-nakuti perokok dibandingkan memberikan jalan keluar.

Padahal, pemerintah dapat memberikan jalan keluar berupa kebijakan yang mendorong produsen rokok memproduksi aneka produk tembakau alternatif yang mampu mengurangi dampak negatif rokok. "Ini salah satu aspek yang belum terlihat dari aturan dan kebijakan anti rokok di Indonesia," kata Sumanto.

Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah sebenarnya mulai mengambil langkah positif. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2017, Nomor 66, 67 dan 68 Tahun 2018 tentang Cukai Produk Tembakau Kategori HPTL.  Hanya saja, cukai sebesar 57% dinilai masih cukup tinggi, bahkan dibandingkan sigaret putih mesin yang hanya 55%.

Tingginya cukai produk tembakau alternatif juga membuktikan pemerintah masih menganggap produk tersebut memiliki risiko sama besar dengan rokok konvensional.

Padahal penerapan cukai yang tinggi terbukti kurang efektif menurunkan prevalensi perokok. “Ini juga kontradiktif dengan pendekatan harm reduction yang berhasil di negara maju,” pungkas Sumanto.


Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto

Video Pilihan


×