/2023/01/10/21501018.jpg "Stimulus Nataru Dinilai Hanya Bantu Mobilitas, Bukan Dongkrak Daya Beli")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Stimulus transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) dinilai belum cukup kuat untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Kebijakan diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hingga penyeberangan lebih berperan dalam meringankan biaya perjalanan ketimbang mendorong konsumsi rumah tangga.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, stimulus tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai stimulus mobilitas daripada stimulus daya beli.
Baca Juga: BI Perkuat Insentif Lindung Nilai, Modal Asing Masuk US$ 9,9 Miliar
Pasalnya, sebagian besar masyarakat yang bepergian selama periode Nataru diperkirakan tetap melakukan perjalanan meskipun tidak memperoleh potongan harga tiket.
"Manfaatnya lebih terbatas pada pengurangan biaya perjalanan bagi masyarakat yang memang sudah merencanakan bepergian," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (21/10).
Asal tahu saja, Pemerintah kembali menyiapkan diskon tiket kereta api dan kapal Pelni sebesar 30%, penyeberangan ASDP hingga 100%, serta tiket pesawat kelas ekonomi domestik sekitar 17% sampai 18%.
Dari sisi anggaran, stimulus tiket pesawat dialokasikan sekitar Rp 200 miliar dengan target 3,7 juta pengguna. Sementara itu, anggaran untuk moda transportasi lainnya mencapai sekitar Rp 161,4 miliar dengan sasaran 2,87 juta penumpang.
Menurut Yusuf, besaran stimulus tersebut relatif kecil dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) satu kuartal yang mencapai sekitar Rp 6.552 triliun.
Oleh karena itu, dampak langsung kebijakan tersebut terhadap konsumsi nasional diperkirakan terbatas.
Selain persoalan skala anggaran, tingginya permintaan perjalanan selama Nataru juga menjadi tantangan. Kapasitas transportasi pada periode puncak kerap terisi penuh sehingga diskon belum tentu mampu menciptakan perjalanan tambahan dalam jumlah signifikan.
Dari sisi penerima manfaat, diskon tiket pesawat cenderung lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas. Sebaliknya, diskon kereta api, kapal laut, dan penyeberangan dinilai relatif lebih menjangkau kelompok menengah bawah.
Yusuf menilai, daya beli masyarakat pada dasarnya lebih ditentukan oleh pendapatan riil, ketersediaan lapangan kerja, serta perkembangan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, potongan harga transportasi tidak cukup untuk menggantikan tekanan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
Terlebih, tekanan nilai tukar rupiah dan pelemahan pasar saham berpotensi memengaruhi daya beli serta persepsi kekayaan masyarakat. Dalam situasi tersebut, stimulus transportasi dinilai hanya memberikan manfaat terbatas bagi rumah tangga yang menggunakan layanan tersebut.
Meski dampak langsung terhadap daya beli diperkirakan terbatas, Yusuf melihat manfaat ekonomi yang lebih besar dari belanja lanjutan wisatawan di daerah tujuan.
Perjalanan selama Nataru berpotensi meningkatkan permintaan terhadap hotel, restoran, kuliner, oleh-oleh, hingga transportasi lokal. Aktivitas tersebut dapat memberikan efek pengganda bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di sektor pariwisata.
Yusuf mencontohkan, konsumsi restoran dan hotel tumbuh 6,47% pada kuartal II 2026, didukung momentum libur sekolah dan hari raya.
Namun, kontribusi stimulus transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap terbatas, bahkan berdasarkan perhitungan kasarnya hanya berada pada kisaran seperseratus poin persentase.
Oleh karena itu, stimulus Nataru lebih berfungsi menahan perlambatan konsumsi pada kuartal IV 2026 daripada menciptakan lonjakan pertumbuhan ekonomi.
Yusuf menyoroti perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 5,52% pada kuartal I 2026 menjadi 5,06% pada kuartal II 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 5,61% menjadi 5,29% pada periode yang sama.
Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut dan tekanan pasar keuangan pada paruh kedua tahun ini, Yusuf memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 5% hingga 5,2%.
Yusuf menilai, stimulus musiman yang berulang setiap periode libur panjang berisiko lebih banyak menggeser waktu konsumsi daripada menciptakan permintaan baru.
Jika tujuan pemerintah adalah menjaga daya beli, kebijakan yang lebih efektif antara lain bantuan tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan, pengendalian harga pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja formal.
Selain itu, diskon transportasi dapat memberikan dampak tambahan yang lebih besar apabila sebagian insentif dialihkan ke periode di luar musim puncak.
Langkah tersebut dinilai berpotensi mendorong perjalanan baru, meningkatkan keterisian transportasi saat permintaan rendah, serta menyebarkan manfaat ekonomi pariwisata secara lebih merata sepanjang tahun.
Baca Juga: Dorong KEK Kesehatan, Menko Airlangga: Agar Warga RI Tak Berobat ke Luar Negeri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
