kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.514.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 18.258   -8,00   -0,04%
  • IDX 5.249   -56,11   -1,06%
  • KOMPAS100 676   -8,29   -1,21%
  • LQ45 545   -3,72   -0,68%
  • ISSI 166   -2,88   -1,71%
  • IDX30 310   -2,34   -0,75%
  • IDXHIDIV20 419   -3,37   -0,80%
  • IDX80 78   -0,91   -1,15%
  • IDXV30 114   -1,80   -1,56%
  • IDXQ30 105   -0,44   -0,42%

RUU Perampasan Aset Tingkat I Rampung, Ini 10 Pokok Pembahasannya


Rabu, 18 November 2026 / 15:39 WIB
RUU Perampasan Aset Tingkat I Rampung, Ini 10 Pokok Pembahasannya
ILUSTRASI. Rapat Panja RUU Perampasan Aset (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merampungkan pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman memaparkan, sepuluh substansi yang menjadi fokus perumusan regulasi tersebut. Pembahasan awal menitikberatkan pada keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum serta jaminan perlindungan hak asasi manusia.

"Panja Komisi III DPR RI bersama dengan pemerintah mengucapkan syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: DPR Coret Tindak Pidana Pajak dari Daftar Sasaran RUU Perampasan Aset

Habiburokhman membeberkan, terdapat 10 pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Pertama, Judul, Prinsip dan Asas Hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

Ketiga, penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keempat, pengaturan prosedur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang di mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. 

Baca Juga: DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Sebelum 15 Desember 2026

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beretika baik dengan tetap, dengan beban pemuktian dan kesempatan yang berimbang. 

Keenam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Ketujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasannya. 

Kedelapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat pendegah hukum. 

Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset: Berita Acara Penyitaan Diserahkan ke Keluarga Sampai Lurah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×