/2025/09/15/1726746983.jpg "Pemerintah Buka 35.476 Formasi SDM untuk Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka rekrutmen nasional sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa.
Program ini dijalankan melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terkait penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan kawasan pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya peran SDM profesional dalam mendorong ekonomi desa.
Baca Juga: Skema Pendanaan Koperasi Merah Putih Diubah, Pemerintah Bisa Ambil Alih Cicilan
“Penguatan kelembagaan di tingkat desa, kelurahan, dan kawasan pesisir membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dari akar rumput,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/4).
Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terdiri dari 30.000 posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Para peserta yang lolos seleksi akan berstatus pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), masing-masing ditempatkan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Pendaftaran dibuka pada 15–24 April 2026 melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id, yang juga memuat informasi lengkap terkait persyaratan dan tahapan seleksi.
Seleksi terbuka bagi lulusan D-III hingga S-1 dari semua jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pemerintah menegaskan proses rekrutmen dilakukan berbasis merit dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: Zulhas Sebut 3.505 Fisik Koperasi Desa Merah Putih Telah Terbangun 100%
Pemerintah juga memastikan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya dan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi penipuan.
“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta. Bila ada pihak yang meminta imbalan atau menjanjikan kelulusan, maka hal tersebut merupakan bentuk penipuan,” tegas panitia.
Rekrutmen ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Kepegawaian Negara.
Pemerintah berharap rekrutmen ini dapat mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi desa yang modern dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peran desa dan kawasan pesisir sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kepada putra-putri terbaik bangsa, inilah saatnya mengambil bagian dalam pengabdian nyata. Negara memanggil saudara-saudara sekalian untuk hadir di desa, di kelurahan, dan di kampung nelayan, guna membangun Indonesia dari akar yang paling kuat. Mari kita kawal bersama proses ini dengan jujur, disiplin, dan terbuka, agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik untuk menjalankan mandat besar Presiden," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
