Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Koordinator Perekonomian mengaku, betapa sulitnya memutuskan siapa yang mengerjakan studi kelayakan (Feasibility Study) Jembatan Selat Sunda. Alasannya, hal itu terkait dengan biaya pelaksanaannya.
"(Studi kelayakan) JSS itu seperti serbasalah. JSS itu ada dua opsi. Opsi pertama pakai dana APBN dan opsi kedua oleh BUMN dan pemrakarsa," ujar Hatta Rajasa, Menko Perekonomian di kantornya, Jumat (12/7).
Hatta menyangsikan, apakah dana APBN dapat digunakan untuk membuat studi kelayakan tersebut. Pasalnya, dana feasibility Study tersebut diperkirakan memakan biaya Rp 1,5 triliun. "Kalau keuangan mau diputuskan ke APBN. Ada tidak dananya?" jelas Hatta.
Karena itu, Hatta tidak dapat menjanjikan apakah studi kelayakan tersebut dapat selesai di akhir tahun ini. Dia hanya bilang, untuk pra studi kelayakan sudah dilakukan dan mengatakan proyek tersebut aman untuk diteruskan.
Menurut Hatta, keputusan akhir siapa yang akan mengerjakan studi kelayakan tersebut akan ditentukan pekan depan pada rapat selanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menjelaskan, pembangunan JSS akan sepaket beserta Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang ada di Banten dan Lampung.
Hidayat mengatakan, proyek JSS tidak akan layak secara finansial jika tidak didukung pengembangan di kawasan sekitarnya. Maka dari itu pemerintah harus membangun kawasan industri di sekitar wilayah JSS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
