Reporter: Yohan Rubiyantoro |
"Mendagri akan berikan teguran pada daerah yang tidak menjalankan itu," katanya dalam konferensi pers akhir tahun 2008 Golkar di DPP Golkar, Slipi (26/12).
Kalla juga menegaskan bahwa pemerintah daerah justru akan merugi jika menolak PNPM. Karena pemerintah pusat memberikan dana tak kurang dari Rp 3 miliar per kecamatan untuk pelaksanaan PNPM. "Sanksinya daerah tidak dapat uang," katanya.
Sementara Deputi VII Menkokesra mengatakan bahwa pemerintah pusat akan mengadakan rapat pleno pada Januari 2009 untuk membahas sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak mau melaksanakan PNPM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
