Reporter: Yohan Rubiyantoro |
JAKARTA. Deputi VII Kementerian Koordinator Kesra, Sujana Royat memaparkan sejumlah kabupaten yang menolak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam keterangan pers Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kantor Menko Kesra, Senin (22/12). Sujana yang juga Ketua Tim Pelaksana PNPM Mandiri menyayangkan kabupaten/kota yang menolak program untuk orang miskin ini. Berikut daftar kabupaten yang menolak PNPM :
Daerah yang tidak menyediakan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) TA 2007 :
1. Kab. Muaro Jambi, (Alasan, Bupati mengirimkan surat tidak dapat mengalokasikan dana daerah untuk PNPM Pedesaan karena pembahasan anggaran sudah selesai)
2. Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Alasan, tidak ada tanggapan positif sama sekali dari bupati sehingga fasilitator PNPM yang sudah ditempatkan sekitar 3 bulan direlokasi ke tempat lain)
3. Kab. Malinau, Kaltim (Alasan, tidak ada alasan yang disampaikan oleh Bupati)
4. Kab. Bulungan, Kaltim (Alasan, Bupati hanya sanggup mendanai 1 kecamatan dari 5 kecamatan miskin yang dialokasikan dalam PNPM Pedesaan)
5. Kab. Barito Kuala, Kalsel (Alasan, bupati hanya sanggup mendanai 3 kecamatan dari 6 kecamatan di PNPM Pedesaan)
6. Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalsel (Alasan, bupati hanya sanggup mendanai 4 dari 6 kecamatan)
7. Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara (Alasan, dana daerah tidak dialokasikan di APBD. Dana APBN diluncurkan ke tahun 2008 namun tidak juga disiapkan oleh daerah, sehingga dana APBN kembali ke Negara melalui KPPN)
Daerah yang menolak dan Tidak Menyediakan DDUPB bagi PNPM Mandiri 2008 :
1. Kota Semarang, Jateng (Walikota sangat setuju, tapi DPRD menolak dengan alasan payung hukum tidak jelas dan mencurigai PNPM adalah kampanye politik terselubung)
2. Kota Surabaya, Jatim (Pemda menolak dengan alasan program PNPM tidak jelas dasar hukumnya dan memandang program ini bernuansa politis)
3. Kota Ambon, Maluku (Pemda menolak dengan alasan yang tidak jelas)
4. Kota Mojokerto (Pemda menolak dengan alasan yang tidak jelas)
5. Kab. Deli Serdang, Sumut (Pemda tidak menyediakan DDUPB untuk PNPM perkotaan karena anggaran 2008 telah diputuskan)
6. Kota Medan (Pemda menolak dengan alasan yang tidak jelas)
7. Kota Tegal (Sampai saat ini tidak memberikan penjelasan)
8. Kab. Sisoarjo (Pemda menginginkan "sharing" program yang dibiayai APBD dan bukan sharing dana DDUPB)
9. Kab Rokan Hilir, Riau (MoU untuk DDUPB sudah ditandatangani sejak 2007 namun bupati tidak pernah menyetujui pencairannya)
10. Kab. Kepulauan Sula, Malut (tidak ada penjelasan sama sekali dari bupati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
