Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencari cara menggali penerimaan pajak. Salah satunya, pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan gitital dalam dan luar negeri.
Hal tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Beleid ini mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Baca Juga: Jangan kaget, pemerintah akan segera tarik PPN belanja online
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol mengatakan untuk menindaklanjuti Perppu Nomor 1/ 2020, pemerintah bakal membuat peraturan pemerintah (PP) untuk aturan pelaksanaan PPh dan/atau pajak transaksi elektronik (PTE) dalam PMSE.
PP soal PPh dalam PMSE itu sambil mengunggu konsensus The Organization on Ekonomic for Co-opration and Development (OECD) tentang ekonomi digital. John bilang pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan digital ekonomi dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda. Makanya lebih baik pemerintah menunggu konsensus global.
“Oleh karena itu disepakati solusi jangka panjang yaitu pada akhir tahun 2020 untuk menghasilkan konsensus global dalam memajaki penghasilan dari ekonomi digital yaitu penentuan hak pemajakan nexus dan mengalokasikan laba global secara fairness kepada yurisdiksi pasar sumber dan yurisdiksi domisili,” terang John kepada Kontan.co.id, Minggu (26/4)
Walaupun jadwal akhir konsensus internasional sudah semakin dekat, nampaknya bisa diundur. Sebab, pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa agenda pertemuan terpaksa ada yang dibatalkan dan sebagian lagi ditunda termasuk kemungkinan jadwal The Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shiftinga (BEPS) pada awal Juli 2020 di Berlin.
“Masih ada beberapa bulan ke depan dan semua anggota yurisdiksi IF menghormati long term solution untuk menyelesaikan BEPS Action 1. Berdasarkan hal-hal di atas, penerapan PPN atas PMSE luar negeri akan lebih diprioritaskan terlebih dahulu,” kata John.
Baca Juga: Bersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut PPN perdagangan lewat sistem elektronik
Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan untuk PPh dalam PMSE akan jauh lebih menantang. Karena otoritas pajak berhadapan dengan kesepahaman yang dianut secara internasional yaitu penentuan badan usaha tetap (BUT) berbasis kehadiran fisik dan alokasi laba yang belum mencerminkan fair share tax.
Menurut Bawono, langkah Indonesia membuat unilateral measure melalui konsep significant economic presence sejatinya sudah ada dalam usulan konsensus global terkait pajak digital utamanya pada pilar 1 mengenai perubahan nexus.
Baca Juga: Ditjen Pajak disarankan lebih hati-hati menarik pajak digital, ini alasannya
Jika konsensus tersebut tidak tercapai maka konsep BUT akan tetap seperti yang tertuang pada mayoritas P3B yaitu kehadiran secara fisik. “Dalam skenario tersebut kemudian Indonesia bisa menggunakan pajak transaksi elektronik yang merujuk pada skema yang dijalankan India dan Inggris,” kata Bawono kepada Kontan.co.id, Senin (27/4).
Langkah Indonesia sebenarnya sejalan dengan konsensus global. Bawono menjelaskan seandainya konsensus tercapai, maka Indonesia otomatis memperoleh hak pemajakan karena dijamin melalui perubahan P3B secara simultan.
Sedangkan jika tidak berhasil maka otomatis P3B tidak berubah sehingga benturan tersebut bisa mendorong Indonesia untuk mengenakan PTE.
Baca Juga: Ditjen Pajak coba tiga jurus tambah penerimaan 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
