Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana menarik pajak digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Namun, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyarankan agar otoritas pajak musti berhati-hati.
Pengamat Pajak CITA Fajry Akbar mengatakan, terkait implementasi pajak pertambahan nilai (PPN) dalam Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), Ditjen Pajak harus mendengarkan para pelaku usaha. Karena kunci keberhasilan pemungutan PPN dalam PMSE adalah partnership antara pemerintah dengan platform.
Baca Juga: Saran untuk Ditjen Pajak agar dapat mengejar setoran penerimaan pajak akhir tahun
Terutama bagi PMSE yang berada di luar yurisdiksi. Tantangannya lebih besar. Untuk itu perlu mempermudah administrasinya.
“Dan juga perlu melihat tata cara pemungutan di negara lain. Mengapa? Tentunya tata cara pemungutan yang berbeda-beda antar negara akan menyulitkan bagi pemilik platform,” kata Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (23/4).
Kata Fajry, Ditjen Pajak musti mengambil contoh dari negara lain yang efektif baik bagi negaranya maupun subjek pajak luar negeri (SPLN) itu, sehingga, implementasinya kelak akan lebih diterima.
Setali tiga uang, penerimaan pajak digital bagi Ditjen Pajak akan lebih cepat.
Baca Juga: Ramadan, ini jam operasional kantor cabang Bank Mandiri
Di sisi lain, untuk menarik pajak penghasilan (PPh) perusahaan digital asing, otoritas pajak jangan putuskan sepihak. Lebih baik menunggu konsensus Organization for Economic Co-opration and Development (OECD) dan harus menghormati hal tersebut.
