Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan, pemerintah akan melakukan relaksasi pajak terhadap barang-barang pengiriman milik pekerja migran Indonesia (PMI).
Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui adanya relaksasi terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia.
"Misalnya nilai pajaknya relaksasi, mereka akan diberikan relaksasi sebesar US$ 1.500 setiap tahunnya dalam tiga kali pengiriman barang," tutur Benny di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/8).
Ia menjelaskan, latar belakang BP2MI mengusulkan kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai barang-barang milik PMI tersebut untuk menghindari permasalahan yang terjadi di lapangan. Usulan tersebut sudah diajukan sejak April 2022 lalu.
Baca Juga: Perbaiki Tata Kelola Pekerja Migran, Penempatan PMI Akan Dievaluasi
Ia meyakinkan Presiden dan para menteri bahwa barang-barang milik PMI yang dibawa ke Indonesia terbatas dan tidak dipergunakan untuk kepentingan bisnis.
"Tadi saya yakinkan kepada Bapak Presiden dan para menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," ucapnya.
Menurutnya terdapat tiga kategori barang PMI yang dimasukkan ke dalam negeri. Pertama, barang yang dikirim ke Indonesia setiap bulan atau setiap tahun selama mereka bekerja dalam status kontrak.
Kedua, barang yang dibawa langsung oleh PMI saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga yaitu barang pindahan. Yakni barang yang dibawa PMI karena mereka selesai kontrak kerja dan tidak memperpanjang kontrak.
Baca Juga: Dalam 3 Tahun Terakhir, 94.000 WNI Dideportasi dari Timur Tengah dan Asia
"Jadi semua barang ditempat tinggal mereka dibawa. Nah selama ini tidak ada aturan yang mengatur secara khusus, itulah yang kemudian menimbulkan problem. Mereka sering berhadapan dengan petugas yang ada di lapangan, dilakukan pembongkaran atas barang-barang mereka, bahkan ada barang yang tidak kembali, jadi aturan ini harus dilahirkan oleh negara," jelasnya.
Selain itu, Benny mengatakan bahwa dalam rapat tersebut juga membahas mengenai pembebasan international mobile equipment identity (IMEI) ponsel milik PMI.
Benny menyebut, pemerintah akan membebaskan biaya pengurusan IMEI untuk ponsel milik PMI ketika tiba di Tanah Air.
Baca Juga: Pekerja Migran Ke Korea Selatan Makin Banyak, Berapa Gaji TKI Korea 2023?
"Presiden setuju terkait pembebasan IMEI hp milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di Tanah Air. Kendala pekerja migran tiba di Tanah Air itu berurusan dengan IMEI hp yang harus diubah kemudian berbiaya sangat tinggi. Presiden juga setuju khusus untuk PMI dibebaskan untuk IMEI handphone milik pekerja migran Indonesia," tuturnya.
Kemudian, dalam rapat terbatas tersebut BP2MI juta membahas usulan pembangunan perumahan murah bersubsidi untuk PMI. Usulan tersebut mendapatkan respons positif dari presiden.
"Presiden menjanjikan akan segera dilakukan pembahasan dengan kementerian terkait. Ini hadiah untuk PMI," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
