Reporter: Yudho Winarto | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Pemerintah mengaku sudah mempersiapkan strategi untuk mengatasi aksi penolakan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang direncanakan berlaku 1 April mendatang.
"Antisipasi terhadap kegiatan seperti itu pasti ada,” kata Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto di Istana, Kamis (1/3). Djoko menegaskan, pemerintah tidak menolak aksi massa sepanjang tidak anarkis.
"Melaksanakan demonstrasi, unjuk rasa, aspirasi itu boleh. Tetapi tidak boleh merugikan masyarakat lain," harap Dojo. Ia mengilustrasikan, walaupun aksi massa dilakukan puluhan ribu orang sekalipun, tetapi dilakukan secara tertib, ia menjamin tidak akan akan menimbulkan masalah.
Namun, kata Djoko, jika aksi massa diikuti puluhan orang, tetapi diiringi tindakan anarkis, maka hal itu akan menimbulkan masalah. "Polisi tentu akan melakukan tindakan yang tepat untuk menindak," ujarnya.
Djoko memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengkhawatirkan kemungkinan adanya aksi massa tersebut. "Selama unjuk rasa dilakukan tertib, kita tidak ada masalah," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
