Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rupiah ditutup di level terendah sepanjang masa. Jumat (29/5/2026), rupiah melemah 0,2% di level Rp 17.881 per dolar AS. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terlemah di Rp 17.905 per dolar AS pada pukul 14.05 WIB.
Dalam sepekan rupiah telah melemah 0,93% dari akhir pekan lalu di level Rp 17.717 per dolar AS pada Jumat (22/5/2026).
Pelemahan rupiah makin dalam setelah sejumlah aksi yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Bahkan pada 20 Mei 2026, BI menaikkan bunga acuan BI rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%. BI kala itu beralasan kenaikan tersebut bisa memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
Baca Juga: Indonesia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan China, Fokus AI dan Hilirisasi
Namun nyatanya aksi tersebut tidak secara langsung berdampak pada penguatan rupiah. Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Hasan Zein berpendapat, pelemahan rupiah akarnya bukan pada kebijakan moneter. "Karena itu tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan moneter,” tegas dia.
Menurut Hasan, tata kelola negara yang rusak tanpa perbaikan signifikan, Indonesia akan seperti batu jatuh ke lumpur. Bank Indonesia sudah melakukan seluruh kewenangan nya. "Menaikkan tingkat bunga, intervensi di dalam dan di luar negeri, membeli SBN di pasar sekunder, pembatasan pembelian valas, pengawasan transaksi valas di perbankan. Namun dolar AS terhadap mata uang lain tetap terbang tinggi!” kata dia.
Padahal melakukan pembelian SBN bukan tugas BI. Tindakan pembelian SBN dilakukan Ini untuk membantu pemerintah agar likuiditas SBN terjaga dan imbal hasil tidak meroket. Tapi saat ini BI justru banyak membeli SBN.
Bahkan menurut data DJPPR per 22 Mei 2026, kepemilikan BI di SBN paling tinggi diantara institusi yang lain. SBN yang dimiliki BI mencapai 27,48% dari total outstanding atau setara dengan Rp 1.881,76 triliun. Angka ini meningkat pesat ketimbang posisi kepemilikan BI di SBN di akhir 2025 yang mencapai Rp 1.641,66 triliun atau 24,99%.
Menurut Hasan masalah utama ada pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia. "Kita dengan terang benderang bisa melihat berbagai indikator berikut pembayaran utang luar negeri naik tajam, pull out besar besaran dari saham dan SBN, repatriasi dividen (yang ini sih musiman), defisit APBN membesar, defisit neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran membengkak, cadangan devisa menyusut, ekspor produk yg permintaannya naik malah kuotanya diturunkan, dst,” jelas dia.
Baca Juga: Atasi Keboroan Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan DSI
Tak hanya itu menurut Hasan, tata kelola negara yang rusak kepercayaan yang sirna. Sementara itu, Presiden keliling dunia 50 kali dalam 18 bulan. Menghasilkan sekian banyak nota kesepahaman,” kata dia.
Hal ini menurut Hasan, membuat investor menjadi enggan untuk menanamkan lebih banyak aset di Indonesia. "Bersediakah Anda menanamkan uang anda atau menjalankan kerjasama bisnis dengan suatu sistim yang tidak bisa dipercaya?” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













