Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Pemerintah mengakui ancaman keamanan terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mulai merebak. Demikian hasil yang terungkap dalam rapat terbatas soal pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di kantor Presiden, Selasa (7/4).
"Memang ada juga ancaman yang kami dapatkan, entah niat, entah rencana bahwa akan melakukan kekerasan. Tapi ingat jangan menimbulkan tragedi apapun dalam demokrasi," ujar Presiden Susilo Bambang yudhoyono seusai di kantornya, Selasa (7/4).
Menghadapi situasi itu, Presiden mengatakan seluruh jajaran Kepolisian dibantu TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah merancang contingency plan alias rencana darurat mengatasi potensi kerawanan dan gangguan keamanan. "Semua diamankan, semua dijaga. Kalau memang ada perkembangan yang khas ada yang rawan, mereka sudah siap," katanya.
Dengan begitu gejolak maupun potensi kisruh saat Pemilu nanti dapat diredam sejak dini. "Rakyat Indonesia saya kira sepakat dengan saya. Tidak ingin terjadi seperti peristiwa Mei 1998. Titik gelap dalam sejarah kita," imbuhnya.
Sekadar informasi saja, Mabes Polri menerjunkan sebanyak 246.034 personel untuk mendukung Pemilu 2009. Jumlah tersebut merupakan dua pertiga dari jumlah keseluruhan personel kepolisian.
SedangkanTNI telah menyiapkan 26.000 personelnya untuk membantu Polri mengamankan Pemilu di seluruh daerah di Indonesia.
Demi mengamankan Pemilu, Pemerintah telah mengucurkan dana segar menacpai Rp1,8 triliun kepada Polri. Sedangkn, TNI mendapat jatah Rp 150 miliar.
Sementara itu, Kepala BIN, Syamsir Siregar mengatakan siapapun biang keladi kisruh saat Pemilu nanti pasti berhadapanm dengan aparat hukum. “Kalau ada yang menggagalkan kita kenakan hukum saja. Apa sulitanya,” tutur Syamsir.
Apalagi, lanjut Syamsir, kisruh itu berujung pada kerusuhan massal tentu harus ditindak. "Kalau ada, kita gebuk. Pakai yang enaklah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
