Pemerintah Akan Bentuk Satgas Percepatan Deregulasi, Apindo Beri Masukan Ini

Selasa, 15 April 2025 / 16:58 WIB

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta (2/4/2025). Pemerintah berencana membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan deregulasi untuk mempermudah investasi pengusaha di Indonesia.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan deregulasi. Satgas ini dibentuk sebagai upaya untuk membenahi regulasi-regulasi yang dinilai terlalu menyulitkan pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, dunia usaha menyambut baik rencana pembentukan Task Force Deregulasi oleh pemerintah.

Apindo mendukung semangat deregulasi ini sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, efisien, dan kompetitif.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan memperbaiki hambatan struktural yang selama ini membatasi potensi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami berharap tujuan dari deregulasi yang digaungkan oleh pemerintah dapat selaras dengan kebutuhan iklim usaha tersebut, serta pemerintah dapat terus melibatkan dunia usaha menjadi bagian dari task force tersebut," ujar Shinta kepada Kontan, Selasa (15/4).

Shinta menilai urgensi deregulasi ini sangat tinggi. Berdasarkan masukan dari para pelaku usaha yang Apindo himpun secara berkala, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini tidak semata berasal dari tekanan eksternal seperti pelemahan permintaan global atau risiko perang tarif.

Akan tetapi juga dari dalam negeri. Yakni regulasi yang tumpang tindih, birokrasi perizinan yang masih rumit, serta ekonomi biaya tinggi (high cost of economy).

Menurut Shinta, komitmen kuat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang tidak produktif dan responsif. Serta mempercepat perizinan agar perdagangan dan investasi dapat tumbuh lebih cepat dan efisien.

Sebagai bagian dari komitmen, Apindo telah secara aktif terlibat dalam berbagai forum dan diskusi intensif untuk menyampaikan daftar hambatan dunia usaha dan usulan reformasi kebijakan.

Misalnya, Apindo telah memberikan masukan langsung kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan kementerian/lembaga terkait dalam berbagai kesempatan.

Apindo juga telah mengidentifikasi daftar hambatan lengkap dengan rekomendasi intervensi strategis yang mencakup aspek deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi. Data tersebut terus diperbarui seiring dengan masukan-masukan dari dunia usaha yang terus masuk kepada Apindo.

Lebih lanjut Shinta mengatakan bahwa Apindo akan terus mengawal pelaksanaan agenda deregulasi ini secara konsisten dan konstruktif. Apindo percaya bahwa keterlibatan dunia usaha bukan hanya penting untuk mengidentifikasi masalah.

Akan tetapi juga untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran dan aplikatif di lapangan. Karena itu, dalam semangat Indonesia Incorporated, Apindo siap bekerja sama erat dengan pemerintah sebagai mitra strategis dalam menyukseskan agenda deregulasi ini demi memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi nasional.

"Deregulasi bukan semata-mata soal mengurangi jumlah regulasi, tetapi tentang menciptakan ekosistem kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil dunia usaha dan perkembangan global," jelas Shinta.

Shinta menyatakan hal tersebut adalah fondasi penting untuk membangun ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

"Apindo percaya bahwa jika langkah ini dijalankan secara serius dan partisipatif, maka akan memberi sinyal positif kepada investor, mempercepat pemulihan sektor riil, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas," pungkas Shinta.