Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, investasi tersebut tak seluruhnya dapat ditanggung oleh pemerintah. Peran swasta juga harus dilibatkan agar target pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, saat ini untuk membangun transportasi publik pemerintah harus membutuhkan dana setidaknya Rp 1.300 triliun. Sedangkan dana yang dimiliki pemerintah tidak mencapai setengahnya, sehingga swasta bisa berperan lebih besar.
"Selama ini BUMN ditunjuk mengembangkan proyek, ke depan kami ingin undang swasta untuk kerjakan proyek transit oriented development (TOD) khususnya di Jabodetabek," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/11).
Selain TOD dirinya juga ingin mengundang swasta untuk mengembangkan banyak proyek lainnya. Tidak hanya di sektor properti melainkan juga sektor infrastruktur. Sebab kesempatan sektor swasta masuk ke sektor infrastruktur sangat besar. Apalagi bila berkaca pada masifnya pembangunan infrastruktur transportasi di luar Jawa.
"Misalnya kereta api Makassar ke Parepare, kami akan undang swasta untuk masuk. Jadi jangan terus andalkan dana pemerintah, tetapi berikan ke swasta agar mereka tumbuh dan dana-dana pemerintah dapat digunakan untuk daerah-daerah untuk membangun wilayah pelosok," lanjutnya.
Apalagi saat ini pemerintah juga tengah mengurangi kesenjangan antara timur dan barat dengan membangun tol laut. Harapannya serangkaian infrastruktur itu akan menurunkan disparitas harga di wilayah timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
