Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah segera mengevaluasi penerima jaring pengaman sosial (JPS).
Trubus menyebutkan, pemberian jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 masih belum terkoordinasi dengan baik. Sebab, banyak warga yang semestinya mendapatkan JPS tetapi tidak mendapatkannya.
Baca Juga: Dana desa resmi diubah menjadi BLT untuk menanggulangi dampak corona di pedesaan
Selain itu, penerima JPS akan bertambah seiring dengan adanya larangan mudik yang telah diputuskan pemerintah.
"Ini harus dimapping yang benar supaya tepat sasaran. Jangan sampai mereka dilarang mudik, disini kelaparan," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (24/4).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang mudik pada tahun 2020. Hal itu guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Larangan mudik diumumkan Jokowi dilakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Ini tiga stimulus pemerintah untuk tangani wabah corona
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Selasa (21/4).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
