Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Dua pasangan calon presiden dan wakil Presiden (capres-cawapres) yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Prabowo Subionto-Gibran Rakabuming kompak untuk mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Hal tersebut tertuang dalam Dokumen Visi, Misi dan Program masing-masing capres-cawapres yang disampaikan kepada publik.
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebenarnya pernah digagas oleh pemerintah melalui Naskah Akademik RUU KUP 2016.
Pemisahan tersebut membentuk Badan Penerimaan Negara yang bersifat semi autonomous body. Prianto bilang, BPN tersebut dapat hadir lantaran dimungkinkan menurut Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca Juga: Usulan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Ini Pandangan Ekonom Celios
Menurutnya, selama ini sudah banyak terobosan yang dilakukan Kemenkeu untuk melakukan reformasi perpajakan. Sayangnya, hasilnya masih menunjukkan bahwa rasio pajak alias rax ratio cenderung menurun.
"Karena itu bacapres/bacawapres yang ada melihat urgensi reformasi kelembagaan menjadi pilihan rasional tim mereka," ujar Prianto kepada Kontan.co.id, Minggu (29/10).
Prianto menyebut, pemisahan antara otoritas pajak dengan Kemenkeu sangat mungkin terjadi apabila melihat praktiknya di negara lain.
Misalnya saja Amerika Serikat dengan pembentukan Internal Revenue Service (IRS), Singapura dengan IRAS Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), Malaysia dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), serta Australia dengan Australian Tax Office (ATO).
Baca Juga: Soal Usulan Pemisahan DJP, Kemenkeu Harus Fokus Lakukan Pembenahan Lebih Dulu
"Dari sisi positifnya, presiden dapat langsung berkoordinasi dengan BPN untuk optimalisasi penerimaan negara. Tim BPN dapat langsung fokus ke tugas utama tersebut," katanya.
Hanya saja dari sisi negatifnya, ada sekitar 40.000-an pegawai DJP yang harus pisah dari Kemenkeu. Ujungnya, UU Ketentuann Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga harus diubah lagi setelah ada revisiannya di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), serta UU Keuangan Negara juga harus diamandemen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
