Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini tengah menjadi sorotan publik karena ulah oknum pegawai. Fenomena tersebut bahkan memunculkan kembali usulan pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Terkait hal itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, untuk saat ini hingga setahun ke depan pemisahan DJP menjadi badan tersendiri tidak diperlukan. Dia menganggap Kemenkeu cukup fokus untuk membenahi DJP dan Bea Cukai terlebih dahulu.
"Jangan sampai masih banyak masalah terus dipisah dengan sistem pengawasan yang masih dibangun, tentu akan makin buruk," ucap dia kepada Kontan.co.id, Selasa (29/3).
Baca Juga: Faisal Basri: Ditjen Pajak Tak Tersentuh Kecuali Oleh Tuhan
Menurut Berly, apabila pemisahan dilakukan dalam waktu dekat, tentu tak akan efektif membenahi masalah internal instansi karena fokus akan terbagi untuk strukturisasi dan pembuatan lembaga baru.
Dia bahkan berpendapat masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Kemenkeu terkait DJP. Berly menerangkan setidaknya pembenahan atau pembersihan menjadi langkah awal yang harus dilakukan.
"Menurut saya berbenah menjadi prioritas utama sekarang. Sebab, tujuannya kinerja pendapatan negara yang kredibel dan efektif bukan pemisahan sebagai tujuan," kata dia.
Berly menilai pembenahan atau bersih-bersih terlebih dahulu mesti dimulai di ruang lingkup sekitar Rafel Alun. Ditambah, ayah dari Mario Dandy tersebut memiliki kekayaan yang begitu tinggi dan meningkat pesat.
Baca Juga: Ekonom: Kasus yang Menyeret Ditjen Pajak Tak Membuat Masyarakat Malas Bayar Pajak
"Enggak mungkin dia bergerak sendiri dan jangan Rafael saja yang kena sanksi," ujar dia.
Setelah itu dilakukan, Berly berpendapat Kemenkeu juga harus menelaah para pegawai pajak yang punya saham di perusahaan konsultan pajak, termasuk atas nama istri, saudara, atau anak.
Melihat banyaknya kasus yang terjadi, kejahatan pajak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai Oktober 2024.
Dia menyampaikan apabila berhasil membenahi DJP sehingga menjadi instansi yang sehat, bersih, memiliki kinerja tinggi, dan sistem pengawasan kuat, Sri Mulyani tentu akan meninggalkan warisan yang akan sangat berdampak baik untuk ke depannya seusai lengser dari jabatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
