/2026/04/01/1815139476.jpg "Pembangunan Koperasi Merah Putih Dikebut, Tapi Tak Diiringi Tata Kelola yang Mumpuni")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dinilai menghadapi sejumlah risiko di tengah target pemerintah mengoperasikan 1.000 koperasi pada pertengahan Mei 2026.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan percepatan pembangunan koperasi berisiko memunculkan masalah tata kelola hingga keberlanjutan bisnis jika tidak diimbangi kesiapan operasional.
Yusuf mengatakan, persoalan utama program Kopdes bukan berada pada pembangunan fisik, melainkan kesiapan institusi dan kualitas pengelolaan koperasi di lapangan.
Baca Juga: Pemerintah Petakan 88 Kabupaten/Kota Jadi Target Pengentasan Kemiskinan Ektrem
Menurut dia, pemerintah memang mampu mempercepat pembangunan gudang, gerai, hingga cold storage, tetapi koperasi tetap membutuhkan SDM dan model bisnis yang matang agar dapat bertahan.
“Bangunan dan fasilitas selesai lebih cepat daripada kesiapan SDM-nya. Rekrutmen manajer baru selesai Juni, lalu masih ada pelatihan Komcad dan pembekalan teknis,” ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai kondisi tersebut memunculkan risiko koperasi diresmikan lebih dahulu sebelum operasional bisnis benar-benar siap berjalan. Karena itu, Yusuf menilai fase saat ini lebih tepat disebut sebagai soft launch dibanding operasional penuh.
Selain kesiapan SDM, Yusuf juga menyoroti risiko model bisnis Kopdes yang terlalu seragam. Pemerintah saat ini menyiapkan tujuh unit usaha standar mulai dari simpan pinjam, sembako, klinik, apotek hingga cold storage. Padahal, karakteristik ekonomi desa di Indonesia sangat beragam.
Menurut Yusuf, koperasi desa seharusnya fokus pada sektor yang sesuai dengan keunggulan komoditas lokal dan rantai pasok di masing-masing wilayah. Fungsi agregator hasil panen, gudang penyimpanan hingga cold chain dinilai memiliki potensi ekonomi lebih besar karena dapat mengambil margin distribusi yang selama ini dinikmati tengkulak.
Sebaliknya, usaha distribusi sembako murah maupun simpan pinjam dinilai rawan menimbulkan persoalan jika tata kelolanya lemah.
“Marginnya tipis, rawan konflik dengan pelaku usaha lokal, dan sangat sensitif terhadap kualitas manajemen kredit,” katanya.
Yusuf juga mengingatkan terdapat lima tantangan struktural utama dalam pengembangan Kopdes Merah Putih. Pertama, keterbatasan manajer koperasi profesional yang siap ditempatkan secara masif. Kedua, tekanan pembiayaan berbasis utang yang berpotensi membebani Dana Desa jika koperasi tidak cepat produktif.
Ketiga, kebutuhan modal kerja untuk menjaga likuiditas harian koperasi. Keempat, lemahnya tata kelola dan pengawasan yang berpotensi memunculkan moral hazard serta kredit bermasalah. Kelima, potensi konflik dengan ekosistem ekonomi desa yang sudah ada seperti warung, tengkulak, BUMDes maupun koperasi lama.
Karena itu, Yusuf menilai pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengejar target jumlah koperasi dan fokus memastikan koperasi yang dibangun benar-benar sehat secara bisnis.
“Lebih baik membangun beberapa ribu Kopdes yang benar-benar sehat, profitable, dan punya model bisnis yang terbukti, lalu direplikasi perlahan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
