Reporter: Fahriyadi | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI akan bertemu pemerintah pusat untuk membahas proyek Mass Rapid Transit (MRT) pekan depan. Dalam rapat itu, Pemerintah Provinsi DKI akan menyampaikan soal pembagian beban investasi dalam proyek MRT itu.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berharap pembagian beban investasi ini tak harus 70% pemerintah pusat dan 30% Pemerintah Provinsi DKI. "Jika pemerintah mau menanggung 58 dan DKI hanya dapat 42, itu sudah sangat membantu," ujarnya, Jumat (14/12).
Rapat itu seharusnya digelar pekan ini. Rencananya, rapat akan dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappeas).
Sebelumnya, Hatta Rajasa menyatakan siap duduk bersama dengan pihak terkait dalam upaya merealisasikan proyek MRT. Menurutnya dengan duduk bersama dalam satu forum nanti pemerintah pusat bisa ikut mencarikan solusi bersama terutama soal sumber-sumber dana yang bisa untuk turut membiayai proyek itu.
Asal tahu saja, Pemerintah Provinsi DKI masih keberatan soal beban investasi ini. Ini lantaran bebannya terlalu berat.
Selain itu, Basuki menilai masih ada beberapa pertimbangan mendasar dalam pembangunan proyek ini terutama soal penolakan sebagian masyarakat (Fatmawati dan Cipete) dan juga soal hitung-hitungan return of investment (ROI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
