CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Hatta mengundang Jokowi bertemu bahas MRT


Rabu, 05 Desember 2012 / 23:30 WIB
Hatta mengundang Jokowi bertemu bahas MRT
ILUSTRASI. Karyawan melintas di dekat layar pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta,


Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah dihubungi oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Mereka berdua akan menggelar rapat bersama terkait permintaan Jokowi soal proyek Mass Rapid Transit (MRT). Isu utamanya adalah kemungkinan proyek MRT ditanggung oleh pemerintah.

"Tadi Pak Menko (Hatta) sudah bilang katanya mau mengundang saya (Gubernur), serta Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Bappenas soal MRT. Biar bisa diceritakan secara jelas dan gamblang," ujar Jokowi di Balaikota, Rabu (5/12) petang.

Jokowi bilang, dalam dua atau tiga hari ke depan semua pihak bisa dipertemukan. "Intinya dari saya adalah prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Beban yang besar dan harus ditanggung pemprov DKI jika mekanisme pembiayaan 58% pemprov dan 42% pemerintah pusat dikuatirkan akan menggerus APBD DKI. Belum lagi subsidi tiket MRT yang diprediksinya akan sangat besar nilainya.

Dia juga menjelaskan, secara logis seharusnya subsidi tiket besarannya 25%, namun untuk bisa terjangkau masyarakat dengan harga Rp 10 .000 per penumpang berarti subsidi yang diberikan sebesar Rp 28.000 dan itu tidak logis jika ditanggung Pemprov DKI sendirian.

Dengan adanya agenda pertemuan dengan Menko Perekonomian, mantan Walikota Solo ini masih berharap permintaan untuk memberikan beban pembiayaan lebih besar kepada pemerintah pusat.

"Kalau permintaan 70:30 antara pemerintah dan DKI ditolak, maka mentoknya yang ada sekarang dibalik, yakni 58% pemerintah dan 42% DKI," ujarnya.

Akan tetapi Jokowi enggan menanggapi pertanyaan seputar peluang dikabulkannya permintaan kali ini. "Kalau gagal lagi, ya tidak tahu," katanya singkat.

Seperti diketahui sebelumnya, Jokowi gagal membujuk Menteri Keuangan untuk mengubah mekanisme pembiayaan MRT.

Pihak Kementerian Keuangan lewat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mahendra Siregar menyatakan permintaan Gubernur DKI soal pembagian share beban pembiayaan proyek MRT masih perlu didalami lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×