Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh batal digelar. Penyebabnya, DPR dan pemerintah berbeda pendapat soal siapa yang akan membeberkan hasil kajian mengenai dampak pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Awalnya, Darwin meminta Anggito Abimanyu selaku ketua tim pengkaji membeberkan hasil kajian akademis tersebut. Sebab, dia merasa belum siap memaparkan kajian tersebut. Pasalnya, dia mengaku baru memperoleh hasil kajian itu kemarin (7/3). "Jadi saya meminta tim independen untuk menyampaikannya," ujar Darwin.
Namun, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendy Simbolon menolak. "Rapat kerja kita kan sama pemerintah, ya sudah yang memaparkan pemerintahlah, bukan tim pengkaji si Anggito Abimanyu," ujar Effendy, Selasa (8/3).
Penolakan ini kemudian memicu perdebatan panjang. Sutan Bhatoegana, anggota fraksi Partai Demokrat, selaku partai pendukung pemerintah, mendukung Darwin. "Apa salahnya kita memberikan tim pengkaji untuk memaparkan, agar tidak salah informasinya," ucap Sutan.
Politisi Demokrat lainnya Teuku Irwan menyalahkan Anggito yang telah terlebih dahulu membeberkan hasil kajiannya ke media massa. "Saya melihat pemicu ada di tim independen," katanya.
Debat kusir yang berkepanjangan ini membuat Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya selaku pimpinan rapat menunda rapat. "Hasil kajian telah kami terima dan kami akan atur jadwal lagi dengan pak menteri," katanya.
Sebelum menutup rapat, Darwin berjanji akan mempelajari hasil kajian tim independen. "Semoga setiap anggota Komisi VII DPR sudah mendapat hasil kajian yang dimaksud. Kami sama-sama mempelajari dan kita akan bertemu lagi," ucap Darwin.
Sekadar informasi, dalam rapat kerja ini akan membahas pengaturan pembatasan BBM bersubsidi. Rapat kerja ini juga merupakan lanjutan dari raker pada Desember 2010.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
